Soal Kemacetan Tol Brebes Timur, Wapres Minta Tak Ada yang Saling Menyalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemacetan parah terjadi saat arus mudik di ruas jalan menuju pintu keluar Tol Brebes. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta tak ada pihak yang saling menyalahkan dalam kasus tersebut.

"Semua yang terlibat ini juga tentu punya tanggung jawab, tetapi tanggung jawab dengan bersalah kan berbeda," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/7/2016).

Pihak-pihak yang disebut bertanggung jawab itu antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, aparat kepolisian, pemerintah, serta masyarakat pengguna jalan itu sendiri.

(Baca: Jonan: Saya Sudah Minta Menteri PU, Ini Harus Ditangani dengan Baik)

Ia menuturkan, pemerintah selama ini terus berupaya untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terjadi. Untuk itu, berbagai solusi dikeluarkan dan dilakukan guna mengatasi persoalan yang ada.

"Sudah diperpanjang libur, sudah dibikinkan tol. Yang kami buat adalah suatu kepastian rekayasa jalanan karena yakin bahwa itu yang baik," kata dia.

"Kami terlalu yakin dengan jalan tol itu (sehingga) semua orang yakin, akhirnya bertumpuklah itu. Di lain pihak, di jalur selatan tidak terlalu (macet)," lanjut dia.

(Baca: Insiden "Brexit", Kementerian PUPR Enggan Ladeni Jonan)

Pemerintah, kata dia, juga telah meminta maaf atas kemacetan yang terjadi. Akibat peristiwa itu, belasan nyawa melayang saat mudik.

"Kami menyesalkan pasti. Ini yang penting tahun depan harus diatur lebih baik lagi," ujar dia.

Kemacetan panjang pada puncak arus mudik sempat terjadi menjelang pintu keluar Tol Brebes Timur. Kemacetan mengular hingga lebih dari 18 kilometer dan membuat para pemudik terpaksa "bermalam" di tengah jalan tol.

Setidaknya, belasan orang dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan dan kecelakaan yang terjadi dalam jalan tol yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo bulan lalu itu. Minimnya infrastruktur menjadi sorotan para pemudik.

(Baca: Tol Brebes Timur Jadi "Neraka" Pemudik, Ini Dia Penyebabnya....)

Atas peristiwa itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengantisipasi hal tersebut sejak awal.

Jonan menolak disalahkan karena dia hanya mengurus angkutan transportasi publik. Dia menyatakan kecelakaan selama mudik didominasi kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum yang ada di bawah domain Kemenhub.