Kompas.com - 12/07/2016, 15:49 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan rapat pleno KPU, Selasa (12/7/2016), juga akan membahas lima draf Peraturan KPU (PKPU).

Kelima draf PKPU tersebut terkait dengan kampanye, dana kampanye, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, dan logistik pilkada.

"Jadi kelima draf itu kami bahas karena memang harus segera diselesaikan sebelum masuk masa pendaftaran," ujar Arif saat diwawancarai di Kantor KPU, di Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

"Selain lima draf PKPU itu, masih ada lima lagi, jadi totalnya ada sepuluh. Lima sisanya yakni tentang pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan kepala daerah yang diikuti hanya satu calon, dan pilkada di daerah khusus," lanjut Arief.

Dia menambahkan, dari kesepuluh draf PKPU itu, hanya satu yang merupakan peraturan tambahan yakni ihwal pilkada di daerah khusus seperti di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat.

Pasalnya, hal tersebut belum dibahas secara mendetil dalam Revisi Undang-undang Pilkada terbaru.

Sedangkan sembilan draf PKPU sisanya merupakan perubahan dari PKPU tahun 2015 yang disebabkan oleh beberapa perubahan pasal dalam Revisi Undang-undang Pilkada.

"Kesepuluh draf PKPU tersebut akan kami selesaikan secepat mungkin pastinya," papar Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X