Selain Memilih Plt Ketua, KPU Bahas Lima Draf PKPU

Kompas.com - 12/07/2016, 15:49 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan rapat pleno KPU, Selasa (12/7/2016), juga akan membahas lima draf Peraturan KPU (PKPU).

Kelima draf PKPU tersebut terkait dengan kampanye, dana kampanye, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, dan logistik pilkada.

"Jadi kelima draf itu kami bahas karena memang harus segera diselesaikan sebelum masuk masa pendaftaran," ujar Arif saat diwawancarai di Kantor KPU, di Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

"Selain lima draf PKPU itu, masih ada lima lagi, jadi totalnya ada sepuluh. Lima sisanya yakni tentang pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan kepala daerah yang diikuti hanya satu calon, dan pilkada di daerah khusus," lanjut Arief.

Dia menambahkan, dari kesepuluh draf PKPU itu, hanya satu yang merupakan peraturan tambahan yakni ihwal pilkada di daerah khusus seperti di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat.

Pasalnya, hal tersebut belum dibahas secara mendetil dalam Revisi Undang-undang Pilkada terbaru.

Sedangkan sembilan draf PKPU sisanya merupakan perubahan dari PKPU tahun 2015 yang disebabkan oleh beberapa perubahan pasal dalam Revisi Undang-undang Pilkada.

"Kesepuluh draf PKPU tersebut akan kami selesaikan secepat mungkin pastinya," papar Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Nasional
Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Nasional
Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Nasional
Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Nasional
Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

Nasional
Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

Nasional
Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

Nasional
Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

Nasional
Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Nasional
Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X