Beda Pendapat di Golkar

JAKARTA, KOMPAS — Beda pendapat sempat terjadi antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang dipimpin Setya Novanto dan Dewan Pembina Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie. Perbedaan ini termasuk terkait dukungan partai itu terhadap Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Golkar, Dewan Pembina mengambil keputusan strategis bersama pengurus pusat. Dewan Pembina juga ikut menentukan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai serta pimpinan lembaga tinggi negara.

Namun, menurut Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (10/7), ada keputusan partai yang belum dikomunikasikan oleh DPP ke Dewan Pembina.

Sebagai contoh, pernyataan Novanto bahwa Golkar mengusung Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Soal itu (mendukung Jokowi) belum dibicarakan, masih harus kami rapatkan lagi bersama," kata Fadel.

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie saat penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (24/1/2016)

Dalam kasus ini, Novanto menyatakan dukungannya terhadap Basuki, sementara Aburizal terkesan masih ragu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, perbedaan memang sempat terjadi antara Novanto dan Aburizal terkait dukungan terhadap Basuki. Ini disebabkan kurangnya koordinasi.

"Sekarang sudah tidak ada masalah. Setelah masalah Pilkada DKI, koordinasi berjalan sangat harmonis, fungsional, dan produktif," kata Idrus.

Menurut Aburizal, hubungan antara Dewan Pembina dan DPP sebenarnya sudah berlangsung dengan sangat baik.

Beberapa keputusan memang merupakan domain DPP, seperti menentukan calon yang diusung pada pilkada serta menentukan susunan kepengurusan yang baru.

Adapun keputusan resmi Golkar mendukung Jokowi pada Pemilu 2019 baru akan diputuskan melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 26-28 Juli mendatang.

"Hubungan baik sekali, semua keputusan strategis dibicarakan bersama Dewan Pembina. Kalau urusan pilgub, itu memang wewenang DPP," ujar Aburizal.

Bertemu

Fadel mengatakan, Dewan Pembina dan pimpinan DPP Golkar akan bertemu pada pekan ini untuk memperjelas kedudukan dan arah koordinasi di antara dua lembaga itu.

"Koordinasi antara Dewan Pembina dan DPP ke depan masih harus dibicarakan lagi. Ini hal yang lumrah karena keberadaan Dewan Pembina masih baru sehingga segala hal perlu disinkronkan. Jangan sampai ada matahari kembar di Golkar," kata Fadel.

Pertemuan dan koordinasi rutin antara Dewan Pembina dan DPP Golkar direncanakan diadakan setiap 2-3 bulan sekali.

Selain Aburizal dan Fadel, Dewan Pembina Golkar antara lain diisi Sharif Cicip Sutardjo, Theo L Sambuaga, dan Ade Komarudin sebagai wakil ketua. (AGE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Juli 2016, di halaman 3 dengan judul "Beda Pendapat di Golkar".