Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Ini Masalah Nyawa, Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semuanya

Kompas.com - 07/07/2016, 15:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya mundur dari jabatannya masing-masing.

Pendapat tersebut disampaikan Fahri menyikapi jatuhnya korban jiwa pemudik Lebaran 2016 saat kemacetan parah.

"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya tahun ini menterinya mundur semuanya. Saya katakan secara keras karena ini masalah nyawa warga negara," ujar Fahri melalui siaran pers, Kamis (7/7/2016).

Ada beberapa hal dari kinerja pemerintah soal mudik yang menjadi sorotan Fahri, misalnya, mengatasi kemacetan.

(Baca: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik)

Menurut dia, kemacetan saat arus mudik selalu berulang setiap tahun. Padahal, ia yakin ada langkah antisipasinya.

"Kalau kita melakukan hal yang sama setiap tahunnya, tapi mengharapkan hasil yang beda, ini kegilaan pemerintah. Seperti tidak tahu jalan keluar," ujar politisi yang dipecat PKS itu.

Menurut Fahri, teknologi seharusnya dimanfaatkan. Ia yakin kemajuan teknologi bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan yang terus berulang setiap tahun.

"Ada (aplikasi) Waze yang setiap saat bisa melihat kemacetan. Pemerintah bisa melacak dengan teknologi dan menghitung semuanya yang ada sehingga tidak berkumpul di satu titik pada saat yang sama," ujar dia.

(Baca: "Absurd, Tujuh Jam Tak Bergerak di Tol Brebes Timur")

Selain itu, pemerintah seharusnya mempunyai teknologi untuk melacak kendaraan selama lima tahun ke depan agar dapat memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan mobil atau sepeda motor pribadi.

Dengan begitu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan lalu lintas yang tepat demi menghindari kemacetan.

"Jadi berapa mobil yang akan pulang setahun sampai lima tahun ke depan bisa dilacak. Pemerintah jadi bisa mengalkulasi jumlah kendaraan dan jumlah ruang jalan sehingga ada solusi," ujar Fahri.

Sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebagian dari korban tersebut meninggal saat kemacetan parah. (Baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI Achmad Yurianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia.

"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes, atau jantung)," ujar Yurianto.

(Baca: Soal 12 Orang Meninggal Akibat Kemacetan di Jalan Tol, Ini Kata Jonan)

"Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com