Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1437 H pada 6 Juli 2016

Kompas.com - 04/07/2016, 12:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016.

Keputusan penetapan 1 Syawal ini dituangkan melalui maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2016.

Keputusan ini ditinjau berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, ijtimak jelang Syawal 1437 H terjadi pada hari ini, Senin (4/7/2016), pukul 18:03:20 WIB.

Tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta (0= -0,7° 48’ dan n\=110° 21’ BT) =-0,1 19’ 13’’ (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari, bulan berada di bawah ufuk.

"Kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan taqdis, membayar zakat fitrah serta menunaikan shalat Idul Fitri di lapangan yang bersih dan representatif sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/6/2016).

Melalui maklumat tersebut, Haedar juga meminta kepada warga Muhammadiyah agar dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua aparat pemerintah daerah sehingga berjalan tertib.

Dia juga meminta warga menjaga toleransi dan saling menghormati dengan sesama umat Islam yang menunaikan shalat Idul Fitri di tempat yang berbeda dan pemeluk agama lain yang tidak menunaikan ibadah Idul Fitri karena keyakinannya.

"Pelaksanaan Idul Fitri 1437 H hendaknya tiap warga mengadakan silaturahim untuk mempererat persatuan, persaudaraan, kerukunan umat dan masyarakat dengan tetap mengamalkan prinsip hidup hemat, sederhana, dan bersahaja," kata Haedar.

Dalam menetapkan 1 Syawal 1437 H, PP Muhammadiyah saat ini menggunakan metode hisab wujudul hilal, yakni memperhitungkan bulan baru berdasarkan hilal yang telah terwujud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com