Komnas HAM Dampingi Pemda Selesaikan Dugaan Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat mengatakan, pemerintah daerah memerlukan pendampingan secara kontinu dan intensif dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB).

"Berbagai kasus yang sebelumnya, belum bisa dicarikan jalan keluar, dengan model pendampingan intensif ini, pelan-pelan bisa terurai," kata Imdadun, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Imdadun menilai, pemerintah daerah perlu diberikan pemahaman tentang norma asas manusia dan perundangan yang mengatur persoalan KBB.

Menurut dia, seringkali ketidapahaman membuat pemerintah daerah kebingungan menentukan langkah dalam menyikapi dugaan pelanggaran HAM.

"Konsultasi menjadi sangat strategis. Dan itu membuat mereka (pemerintah daerah) percaya diri untuk ambil keputusan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan tidak khawatir disalahkan di mata publik dan ranah hukum," kata Imdadun.

Selain itu, pendampingan juga dianggap penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri pemerintah daerah ketika ditekan kelompok intoleran.

Dengan pendampingan ini, Imdadun berharap pemerintah daerah merasa lebih percaya diri untuk tidak populer di depan kelompok intoleran.

Selain itu, berani melawan tekanan sehingga pemerintah daerah tetap konsisten dalam koridor HAM dan UU.

Terima 34 pengaduan

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, selama bulan Januari-Mei 2016, Komnas HAM menerima 34 pengaduan dugaan pelanggaran HAM khususnya hak atas KBB.

Sebaran tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat.

"Sebaran wilayah kejadian tertinggi Jawa Barat dengan enam pengaduan, disusul DKI Jakarta lima pengaduan, Aceh dan Belitung empat pengaduan, Sulawesi Utara tiga pengaduan. Selebihnya terdistribusi di berbagai wilayah," kata Jayadi.

Selain di Indonesia, juga terdapat wilayah pelanggaran KBB di Arab Saudi.

Hal itu terkait dengan sebelas orang WNI yang melaksanakan sholat Idul Fitri beberapa hari setelah pelaksanaan shalat idul Fitri oleh Pemerintah Arab di Masjidil Haram.

Jayadi mengatakan, pihak yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM adalah pemerintah daerah dengan jumlah pengaduan sebanyak delapan belas.