Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Sudah Periksa Tiga Saksi dari Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu

Kompas.com - 30/06/2016, 07:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa tiga saksi dari rumah sakit terkait pembuatan dan peredaran vaksin palsu. Diketahui, ada empat rumah sakit yang disinyalir menjadi pelanggan vaksin palsu tersebut.

"Ada tiga saksi yang kami periksa terkait dengan rumah sakit," ujar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Namun, Agung enggan mengungkap dari rumah sakit mana mereka berasal. Pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan untuk menelusuri keterlibatan oknum rumah sakit dalam penggunaan vaksin palsu. 

(Baca: Vaksin Palsu Sudah Terdistribusi dari Padang hingga Aceh)

"Dari mereka, kami lakukan pemeriksaan," kata Agung.

Selain di empat rumah sakit, fasilitas kesehatan yang berlangganan vaksin palsu juga terdeteksi di dua klinik, dua apotek, dan satu tempat obat. Namun, Bareskrim Polri enggan mengungkap nama dan lokasinya karena khawatir mengganggu proses penyidikan.

Kementerian Kesehatan sebelumnya telah meminta seluruh rumah sakir untuk memeriksa stok vaksin mereka apakah asli atau palsu. Jika ternyata palsu, maka rumah sakit diminta menarik seluruh produk vaksin itu agar tidak digunakan.

Penyidik juga masih mendalami keterlibatan dokter dalam pemberian vaksin palsu. Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menangkap 16 tersangka terkait vaksin palsu. Dari jumlah itu, tujuh di antaranya merupakan produsen. Sementara sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. Karena itu lah Bareskrim mengerahkan penyidik di daerah untuk membantu gerak reserse Mabes Polri.

(Baca: Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Konkret Terkait Vaksin Palsu)

Terungkapnya kasus ini berawal dari fakta lapangan banyaknya anak yang kondisi kesehatannya terganggu usai diberi vaksin.

Selain itu, ada pula laporan pengiriman vaksin balita di beberapa puskesmas yang mencurigakan.

Bareskrim Polri pun menangkap produsen vaksin yang tidak memiliki izin. Dalam seluruh penggeledahan, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 sachet hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.

Kompas TV Dampak Vaksin Palsu 1%, Itu Dari Mana?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com