Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan Imbau Pimpinan Tak Beri Cuti Tahunan Tambahan Usai Lebaran

Kompas.com - 29/06/2016, 14:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan instansi pemerintahan diimbau tidak memberikan cuti tahunan tambahan kepada aparatur sipil negara pascalebaran. Sebab, masa cuti bersama yang telah diberikan pemerintah dianggap sudah cukup panjang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, cuti bersama yang diberikan pemerintah pada lebaran kali ini relatif panjang, yaitu sembilan hari kerja Kalender terhitung sejak 2-10 Juli 2016.

Selain itu, beberapa instansi pemerintah saat ini telah memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengambil cuti tahunan sebelum masa cuti bersama dimulai.

(Baca: Sudah Dapat Libur 9 Hari, PNS Dilarang Cuti Pasca Lebaran)

“Otomatis minggu ini relatif tidak efektif,” kata Yuddy saat memberikan keterangan di kantornya, Rabu (29/6/2016).

Ia khawatir, jika cuti tambahan diberikan maka akan mengganggu pelayanan publik. Untuk itu, ia meminta, aparatur sipil negara lebih mengedepankan aspek moralitas di atas kepentingan pribadi.

“Masing-masing masyarakat butuh pelayanan yang pantas. Yang tidak kami harapkan masyarakat berhadapan langsung dengan pejabat instansi pemerintahan tapi sepi pelayanan,” kata dia.

Imbauan untuk tidak memberikan cuti tambahan itu, lanjut Yuddy, terutama untuk tanggal 11 Juli hingga 15 Juli 2016. Kendati demikian, Yuddy tetap memberikan pengecualian atas kebijakan yang ia buat.

Bagi PNS maupun TNI/Polri yang tetap berdinas pada saat cuti bersama, maka mereka dapat mengajukan cuti pada tanggal tersebut. Selain itu, PNS yang memiliki kebutuhan mendesak dan sangat penting, seperti untuk mengurus pendidikan, juga dapat mengajukan cuti setelah cuti bersama.

“Kalau nambah cuti tahunan sekedar untuk wisata apalagi ke luar negeri untuk kepentingan tidak urgen, kami imbau tidak,” ujarnya.

Kompas TV Menpan RB Sidak PNS Bekasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com