Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala TU Komisi III: Penangkapan Putu Sudiartana Tak Terkait Kerja di Komisi III

Kompas.com - 29/06/2016, 11:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sub Tata Usaha Komisi III DPR Novianti mengatakan, penangkapan anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat, I Putu Sudiarnata, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terkait urusan kerja di Komisi III.

Hal itu disampaikannya kepada Kompas.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2016). (Baca: KPK Tangkap Tangan Anggota DPR)

"Saya dihubungi oleh sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi saya tidak bisa sebut namanya. Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi pukul 22.00 WIB, Selasa (28/6/2016), dan itu kemungkinan terkait dana transfer daerah. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Komisi III," kata Novianti.

Ia membantah rumor yang menyebutkan keterlibatannya. Nama Novi sempat disebut terlibat dalam OTT tersebut. (Baca: Jubir Demokrat Membenarkan Anggota DPR I Putu Sudiartana Ditangkap KPK)

"Kemungkinan nama Novianti yang disebut-sebut itu asisten pribadinya Pak Putu, saya sendiri sebagai pegawai kesekretariatan Komisi III kurang dekat dengan Pak Putu," lanjut dia.

Ruang kerja Putu Sudiartana disegel KPK pasca-operasi tangkap tangan, Selasa (28/6/2016). (Baca: KPK Segel Ruangan I Putu Sudiartana di DPR)

Pantauan Kompas.com, Rabu pagi, ruang kerja Putu nomor 0906 di lantai 9 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, ditempel kertas segel dan garis batas KPK.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang bertugas di lantai 9, kemungkinan ruangan tersebut disegel pada Selasa malam.

Juru Bicara Partai Demokrat Rachlan Nasidik membenarkan Putu Sudiartana ditangkap KPK semalam.

Informasi yang dia terima, Putu ditangkap di rumahnya.

Namun, Rachlan mengaku belum mengetahui detil terkait kasus apa penangkapan tersebut. Pihaknya menunggu penjelasan resmi KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi kabar penangkapan tersebut, tetapi enggan mengungkap detail identitas yang ditangkap maupun kasusnya.

"Betul, nanti tunggu konpers (konferensi pers)," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com