Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Keamanan RI, Malaysia, Filipina Diminta Kerja Sama Kawal Kapal

Kompas.com - 27/06/2016, 15:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pengamanan di wilayah perairan rawan perompak di sekitar Laut Sulu, Filipina, akan efektif jika dilaksanakan dengan sistem pengamanan berbasis koridor.

Artinya, masing-masing negara yang terlibat, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, diharuskan mengawal kapal angkut barang yang melintas di wilayah perairan masing-masing negara.

"Jadi, nanti dipetakan dulu koordinat yang rawan mana saja di masing-masing negara, dari situ nanti jika ada kapal melintas, dikawal dengan kapal milik angkatan laut. Setelah mencapai teritorial negara lain, maka angkatan laut negara lain itulah yang gantian mengawal," kata Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016).

Hasanuddin menambahkan, upaya tersebut harus didukung oleh Kementerian Perhubungan. Tentunya Kemenhub harus berkoordinasi dengan TNI sebagai pihak yang mengamankan.

(baca: Tujuh WNI yang Disandera Kelompok Bersenjata Filipina dalam Kondisi Baik)

Selain itu, pihak pengusaha dan pemilik kapal harus kooperatif. Mereka perlu secara proaktif mewajibkan nakhoda untuk melapor kepada TNI.

Mulai dari titik pemberangkatan untuk pengawalan, saat perjalanan dengan pengawalan angkatan laut negara lain, hingga titik akhir mereka bersandar.

"Jadi kita bisa tahu secara utuh kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang melintas dari Indonesia menuju Filipina dan Malaysia, atau sebaliknya, kalaupun ada penyanderaan, kita bisa langsung ambil tindakan," ucap Hasanuddin.

"Dan kalau sudah dibuat sistem pengamanan berbasis koridor seperti itu, kapal tak perlu melewati perairan yang rawan secara zig-zag untuk menghindari perompak, karena sudah dikawal oleh angkatan laut dari tiga negara jika melewati wilayah tersebut," tambah politisi PDI Perjuangan itu.

(baca: "Kelompok Militan Abu Sayyaf Minta Tebusan 20 Juta Ringgit")

Tujuh anak buah kapal (ABK) tugboat Charles 001 dan tongkang Robi 152 disandera oleh kelompok bersenjata Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tengah berada di Filipina.

Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.

Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok Abu Sayyaf dan kemudian dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.

Kompas TV Organisasi Pelaut Sesalkan Pernyataan Panglima TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Data PDN Tidak 'Di-Back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-Back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com