Parsel Lebaran Masuk Kategori Gratifikasi, PNS Dilarang Menerimanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) soal larangan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk parsel atau lainnya yang dikaitkan dengan perayaan Idul Fitri.

"Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya," ujar Yuddy di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yuddy mengemukakan pemberian hadiah tersebut masuk dalam kategori gratifikasi.

Bentuk gratifikasi lainnya ialah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

"Apabila PNS menerima hadiah Lebaran, misalnya parsel, dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu, bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, melainkan juga bisa dikenakan sanksi pidana," tutur Yuddy.

Lapor KPK

Namun, sanksi pidana ataupun disiplin tidak akan berlaku jika para PNS ini melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi.

"Untuk itu, saya mengimbau bagi PNS yang tak terhindarkan menerima hadiah atau pemberian apa saja, segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di masing-masing instansi," kata Yuddy.

Lebih lanjut, Yuddy mengatakan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada PNS dan anggota TNI/Polri.

"Kesejahteraan aparatur negara saat ini sudah jauh lebih baik, bahkan dalam rangka menghadapi Lebaran, Bapak Presiden sudah menyetujui pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri. Untuk itu, kami mengharapkan segenap aparatur negara untuk menaati ketentuan pelarangan menerima hadiah atau pemberian tersebut," ucap Yuddy.

Bentuk gratifikasi lainnya ialah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

"Apabila PNS menerima hadiah Lebaran, misalnya parsel, dan itu tidak dilaporkan, masuk dalam gratifikasi. Karena itu, bagi yang bersangkutan bukan hanya diberikan sanksi disiplin, melainkan juga bisa dikenakan sanksi pidana," tutur Yuddy.