Din Syamsuddin Ingatkan Indonesia Harus Lulus Ujian Kemajemukan

Kompas.com - 21/06/2016, 07:15 WIB
Ketua Tim Penggerak Siaga Bumi Din Syamsuddin Kompas.com / Dani PrabowoKetua Tim Penggerak Siaga Bumi Din Syamsuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendikiawan muslim Din Syamsuddin mengingatkan, Indonesia harus lulus dari ujian kemajemukan sehingga dapat berkembang menjadi bangsa yang besar.

Hal itu disampaikannya dalam acara buka bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Ade Komarudin, Jakarta, Senin (20/6/2016).

"Mereka yang siap hidup berdampingan adalah yang lulus ujian. Yang tak lulus adalah yang saling menyerang," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta itu.

Din menekankan, kemajemukan merupakan hukum Tuhan.

"Kita berada dalam latar kemajemukan bukan karena keinginan kita tapi karena kemauan Ilahi," kata dia.

"Kemajemukan bisa membawa persatuan tetapi juga bisa membawa perpecahan," lanjut Din.

Din menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Jika posisi umat Islam yang mayoritas itu terpuruk, maka akan mendorong radikalisme.

"Ada gejala seperti itu, tapi saya yakin kelompok arus utama bisa menyelesaikan masalah itu," kata Din.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, hikmah yang bisa diperoleh dari ibadah puasa adalah ujian dalam kemajemukan.

"Islam mengakui pluralisme. Dalam kondisi seperti ini pemimpin harus adil, tidak boleh mendiskreditkan golongan satu dengan lainnya," kata Ade.

"Dalam Bhineka Tunggal Ika, semua orang berhak menjalankan keyakinannya, namun harus bertanggung jawab atas perilaku masing-masing untuk tidak mengganggu lainnya," papar Ade.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X