Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perjuangan Lawan Korupsi Bagaikan Shalat Subuh di Masjid"

Kompas.com - 18/06/2016, 09:29 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengibaratkan perjuangan melawan korupsi di masyarakat Indonesia bagaikan melaksanakan shalat subuh di masjid.

Menurut dia, shalat subuh merupakan kewajiban, namun tak banyak yang menunaikan secara berjamaah.

"Kami sadar betul jamaah antikorupsi bagaikan shalat subuh di masjid. Semuanya sadar gerakan antikorupsi penting tapi sedikit sekali yang ikut," kata Dahnil dalam pidatonya di acara Konvensi Anti Korupsi di Gedung Pusar Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Dahnil menilai gerakan melawan korupsi adalah tantangan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Ia mengatakan gerakan antikorupsi yang dilakukan pemuda juga dibutuhkan, termasuk acara konvensi antikorupsi yang digagas Pemuda Muhammadiyah.

"Dari sisi mana, tentu dari sisi budaya. Konvensi akan mendorong budaya antikorupsi," ucap dia.

Menurut Dahnil, upaya membangun budaya antikorupsi dapat dimulai dari diri sendiri. Setalah itu, dapat menyebarkan budaya ke masyarakat.

Ia berharap Konvensi Antikorupsi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan konvensi ini bermanfaat bagi generasi masa depan dalam memberantas korupsi. Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat," tutur dia.

Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Antikorupsi 2016. Konvensi dibuka Jumat (17/6/2016) malam dan akan berakhir Minggu (19/6/2016).

Acara pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2016 dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Hadir pula Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Djamil, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan ketua PP Muhammadiyah Teguh Santosa, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Kompas TV Ada Hakim Korupsi, Emang Berapa Tunjangannya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com