Tak Masuk dalam Pusaran Politik, PPP Nilai Tito Sangat Representatif bagi Kepolisian

Kompas.com - 17/06/2016, 16:12 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Tito Karnavian melayani pertanyaan jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3). Presiden Joko Widodo melantik Tito yang menggantikan Komisaris Jenderal Saud Usman. Kompas/Andy Riza HidayatKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Inspektur Jenderal Tito Karnavian melayani pertanyaan jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3). Presiden Joko Widodo melantik Tito yang menggantikan Komisaris Jenderal Saud Usman.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

PPP melihat figur Tito mampu menjadi representasi kepolisian karena tak berafiliasi dengan partai mana pun. Kondisi tersebut membuat Tito cenderung tak memiliki beban politik dalam pengambilan keputusan.

"Tito menjadi sangat representatif mengingat beban psikologis dalam pusaran konstelasi politik nyaris tidak tampak," ujar Reni saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).

Tito memang berjarak lima angkatan lebih muda daripada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Namun, ia tak melihatnya sebagai masalah melainkan sebuah regenerasi di Kepolisian.

"Ke depan, regenerasi itu bukan lagi didasarkan pada usia tapi betul-betul berbasis kualitas," kata dia.

Adapun mengenai sikap resmi Fraksi PPP, Reni mengatakan pihaknya akan menyampaikan setelah dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Tito di Komisi III pekan depan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kapolri menyusul purna tugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.

"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.

Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X