Kompas.com - 15/06/2016, 21:54 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya memperhatikan faktor senioritas sebelum menunjuk Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri.

Menurut dia, usia Tito yang relatif muda dikhawatirkan akan mengganggu proses kepemimpinan jika kelak terpilih jadi Kapolri.

“Mengangkat dan memberhentikan kapolri memang adalah hak prerogatif Presiden. Tapi dalam hal ini seharusnya Presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” kata Neta dalam pesan singkatnya, Rabu (15/6/2016).

(Baca: Pengamat: Tito Dipilih karena Jokowi Ingin Rekan Kerja Jangka Panjang)

Neta mengatakan, masih banyak perwira senior yang layak diusung Jokowi sebagai calon kapolri. Di sisi lain, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut dapat membantu proses pencalonan perwira senior itu.

“Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong menjadi Kapolri,” ujarnya.

Jika memang Presiden ingin tetap mengusung Tito sebagai Kapolri, menurut dia, hal itu dapat dilakukan di periode selanjutnya. Sebab, masa pensiun Tito terbilang cukup panjang, yaitu sampai tahun 2022 mendatang.

“Kalau sekarang Tito menjadi Kapolri, dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya,” kata dia.

Upaya Perbaikan Profesionalitas Polri

Tak senada dengan Neta, pendiri Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas menilai penunjukkan Tito sebagai calon tunggal Kapolri sudah tepat. Mantan Kapolda Papua itu dinilai bisa melakukan perbaikan profesionalitas di tubuh kepolisian.

(Baca: Badrodin: Semua Pejabat Polri Akui Keunggulan Tito Karnavian

Dari sisi akademik, Tito juga terbilang cukup cerdas. Peraih gelar PhD di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University itu, diharapkan dapat memberikan terobosan signifikan di internal Polri. Terutama, dalam hal pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba.

“Presiden sudah lama melihat potensi Tito sebagai pemimpin bertangan dingin dalam berbagai jabatan yang pernah diembannya hingga mendapuknya sebagai kepala BNPT. Selain itu, visi Pak Tito sejalan dengan konsep Nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi, yaitu menjadikan polisi dekat dengan rakyat dan semakin dicintai rakyat,” kata dia.

Kompas TV Komjen Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.