Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Masyarakat Tidak Desak Presiden Segera Tentukan Calon Kapolri

Kompas.com - 13/06/2016, 13:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto meminta masyarakat untuk tidak menyikapi secara berlebihan soal pencalonan kepala Polri. Ia meyakini Presiden Joko Widodo telah memiliki perencanaan yang matang untuk mengumumkan calon pilihannya.

"Kami berharap masyarakat tidak memaksakan Bapak Presiden segera. Beliau pasti sudah mempertimbangkan siapa dan kapan beliau mengirimkan nama," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Agus berharap, dalam waktu dekat, pertanyaan masyarakat soal calon kepala Polri bisa segera terjawab. Apa pun keputusan Presiden nanti, kata dia, tentunya pilihan terbaik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

(Baca: Ini Profil Tujuh Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Bursa Calon Kapolri)

"Kami harap masyarakat tidak perlu terlalu terburu-buru dan berandai-andai kalau Kapolri ini nanti akan begini, begini," kata Agus.

"Siapa pun Kapolrinya pasti beliau akan berusaha untuk semua akan tercurah pada layanan masyarakat," kata dia.

Setidaknya, ada tujuh jenderal bintang tiga yang mengisi bursa calon kepala Polri.

(Baca: Buya Syafii: Jokowi Harus Berani Ambil Risiko soal Jabatan Kapolri)

Pihak Istana menyebut Presiden Jokowi sudah menerima nama kandidat kepala Polri beserta pertimbangannya dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Namun, hingga saat ini, Presiden belum memutuskan apa pun terkait jabatan kepala Polri.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak harus memilih kepala Polri berdasarkan usulan Kompolnas.

Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk memilih nama di luar rekomendasi. Kompolnas pun enggan terbuka soal nama-nama calon kepala Polri yang diajukan lantaran tak ingin membuat gaduh.

Kompas TV Siapa yang Akan Gantikan Badrodin Haiti?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com