Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jabatan Kapolri, Buya Syafii Minta Jokowi Tak Lagi Habiskan Energi seperti Dulu

Kompas.com - 13/06/2016, 04:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk memilih orang yang tepat untuk menjabat kepala Polri.

Menurut dia, ada kecenderungan nama-nama dalam bursa calon Kapolri telah ditunggangi muatan politis.

"Harus diperhitungkan internal polisi dan juga nanti ini jangan sampai kalau rebutan parpol-parpol. Itu yang saya tidak suka," ujar Syafii di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Syafii mengatakan, semestinya seorang Kapolri mengutamakan kepentingan negara dan loyal pada Presiden. Jika dikuasai kekuatan politik tertentu, pasti akan rusak penegakan hukum di Indonesia.

(baca: Ini Profil Tujuh Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Bursa Calon Kapolri)

"Pertarungan kepentingan banyak sekali. Polisi tidak boleh jadi partisan," kata dia.

Jokowi diminta mencermati betul rekam jejak para calon. Menurut Syafii, sulit mencari sosok yang berintegritas dan 100 persen bersih secara hukum dan beban masa lalu.

"Memang tidak mudah. Pesiden harus tegas, lihat komitmennya kepada tugas dan kemudian orang ini lebih mementingkan negara atau tidak," kata Syafii.

(baca: "Jokowi Jangan Pilih Kapolri yang Kontroversial dan Menuai Polemik")

Syafii tidak ingin terjadi lagi polemik seperti saat Komjen Budi Gunawan hendak dijadikan Kapolri. Ia tersandung masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan membuat dua instansi penegak hukum itu bersitegang.

"Kalau tidak, repot. Apalagi kalau ada rekening gendut lah, berkelahi dengan KPK lah, menghabiskan energi," lanjut dia.

Saat pemilihan kepala Polri pada Januari 2015, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

(Baca: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Ganggu Regenerasi Polri)

Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.

Akhirnya Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan internal Polri memutuskan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com