Jaksa Agung Tolak Permintaan Samadikun untuk Cicil Penggantian Kerugian Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bersikeras menolak permintaan terpidana kasus kasus pencairan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono, untuk mencicil penggantian kerugian negara.

Samadikun ingin mencicil kerugian negara sebesar Rp 169 miliar selama empat tahun.

"Saya sebagai Jaksa Agung minta jaksa saya supaya tidak ikut apa yang dikehendaki Samadikun," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Prasetyo meminta jajaran kejaksaan untuk bertindak tegas untuk mendesak Samadikun membayar kontan kerugian negara. Jika tidak, maka asetnya segera disita untuk menutupinya.

"Kalau ada asetnya, kami sita asetnya. Dilelang," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, cicilan selama empat tahun itu baru sekadar permohonan dari Samadikun. Menurut dia, belum ada kesepakatan dari kejaksaan untuk mengabulkan permintaannya.

"Saya katakan, saya tidak bisa terima," ucap Prasetyo.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah sebelumnya menyatakan, Samadikun juga siap menyerahkan hartanya berupa tanah dan bangunan untuk mengganti kerugian negara.

Kejaksaan Agung menaksir aset berupa rumah di Menteng, Jakarta, senilai Rp 50 miliar, sementara tanah di Puncak belum bisa dipastikan nilainya.

Samadikun merupakan terpidana kasus korupsi BLBI dan menjadi buron belasan tahun.

Sejak mengeksekusi Samadikun, akhir April 2016 lalu, Kejagung mengincar asetnya untuk disita jika ia tidak bisa mengembalikan uang ke kas negara.

Samadikun ditangkap di Shanghai, China, oleh kepolisian setempat dan dipulangkan ke Indonesia.

Ia divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai sekitar Rp 2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial 1998.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 28 Mei 2003, mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu dikenai hukuman penjara selama empat tahun.