Jaksa Agung Yakin Tak Semua Dokter Menolak Jadi Eksekutor Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, sikap penolakan Ikatan Dokter Indonesia menjadi eksekutor hukuman kebiri tidak mewakili seluruh dokter di Indonesia.

Prasetyo meyakini masih ada dokter yang mau mengeksekusi terpidana yang dikenakan hukuman tambahan itu.

"Saya pikir tidak semua dokter mengelak. Dan saya rasa Menteri Kesehatan sudah setuju serta memahami betapa pentingnya hukuman tambahan harus dilakukan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Prasetyo menganggap IDI hanya organisasi profesi. Sementara pemegang kebijakan berada di Kementerian Kesehatan selaku perwakilan pemerintah.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pun telah menyetujui adanya eksekusi kebiri itu.

"IDI punya saran seperti itu, mungkin itu pendapat pengalaman mereka. Tapi sesungguhnya kan sudah diatur undang-undang," kata Prasetyo.

(Baca: Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri)

Prasetyo menegaskan bahwa saat pengebirian dilakukan, dokter eksekutornya tidak akan disalahkan. Karena apa yang dia lakukan diperbolehkan dalam undang-undang.

Menurut Prasetyo, pemberatan hukuman perlu segera diterapkan lantaran makin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

"Kami inginkan dengan adanya kebiri bisa berikan dampak prevensi (mencegah) dan orang lain yang akan melakukan begitu, akan berpikir seribu kali," kata Prasetyo.

(Baca juga: IDI Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri, Pukulan Telak bagi Pemerintah)

Selain kebiri, pemberatan hukuman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu juga mengatur pengumuman identitas pelaku ke publik serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Penerapannya pun akan dibedakan terhadap pelaku dewasa dan anak-anak.

"Dengan diumumkan ditandatangan presiden, kami bisa laksanakan itu," kata dia.