Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Belum Terima Surat Laporan Fahri Hamzah Terhadap Tiga Politisi PKS

Kompas.com - 07/06/2016, 17:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Maman Imanulhaq mengatakan, berkas laporan Fahri Hamzah terhadap tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke MKD DPR pada akhir April lalu, belum diterima oleh Pimpinan DPR.

Ketiga anggota DPR itu adalah Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat.

Laporan itu sedianya disampaikan melalui Ketua DPR RI, kemudian diteruskan ke MKD.

Maman menambahkan, jika surat tersebut sudah diterima Pimpinan DPR, biasanya akan langsung diadakan Rapat Pimpinan (Rapim).

"Sampai sekarang belum ada Rapim, kalau sudah diterima biasanya langsung diadakan rapim, dibahas apakah laporan tersebut layak diteruskan ke persidangan atau tidak," ujar Maman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/6/2016).

Maman mengatakan, jika hasil Rapim mengharuskan laporan Fahri dilanjutkan ke proses persidangan, MKD akan segera menggelar sidang serta memanggil pihak-pihak terkait.

"Jadi kami masih harus menunggu hasil Rapim, baru tau harus sidang apa tidak. Karena laporan tersebut harus disesuaikan dengan kriteria digelarnya persidangan," lanjut Maman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melaporkan tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir April lalu.

Ketiganya adalah Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat.

Surat laporan itu sedianya disampaikan melalui ketua DPR RI, kemudian diteruskan ke MKD.

Menurut Fahri, saat ini surat laporannya itu sudah ditindaklanjuti dan tinggal menunggu sidang di MKD.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku bahwa surat tersebut belum diterima oleh MKD.

Kompas TV Fahri Menang Lawan PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com