Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dosen UGM Klarifikasi Pernyataan soal Aktivis dan Akademisi di Istana

Kompas.com - 04/06/2016, 10:40 WIB
Bayu Galih

Penulis

KOMPAS.com- Dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Amalinda Savirani mengklarifikasi pernyataannya saat peluncuran buku Reclaiming the State: Mengatasi Masalah-masalah Demokrasi di Era Pasca-Soeharto.

Klarifikasi untuk meluruskan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam buku tersebut. Ia menilai berita terkait buku tersebut yang tayang Jumat (3/6/2016) dengan judul "Aktivis dan Akademisi di Istana Dinilai Tak Berguna dalam Dorong Perubahan" membuat pembaca berkesimpulan sebaliknya.

Berikut penjelasan Amalinda Savirani, mewakili tim penelitian Power, Welfare, and Democracy (PWD):

1. Buku Reclaiming the State: Mengatasi Masalah-masalah Demokrasi di Era Pasca -oeharto adalah buku hasil survei demokrasi terhadap 600-an aktivis masyarakat sipil di era Pasca-Soeharto yang dilakukan pada 2013.

2. Masalah utama demokrasi RI adalah lemahnya gerakan masyarakat sipil dan representasi 

3. Rekomendasi hasil survei ini untuk mengatasi masalah demokrasi tersebur adalah dengan  mendorong aktivis masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam arena negara untuk mempengaruhi kebijakan. Proses masuknya aktivis dalam arena negara telah berlangsung. Ini yang perlu direfleksikan: sejauh mana proses yang sudah berlangsung ini telah memperkuat demokrasi.  Inilah konteks ilustrasi yang dijadikan judul oleh Kompas.com.
 
4. Judul yang dibuat oleh Kompas.com tidak salah dan tidak berbohong, tapi ia menjauhkan dari  argumen utama buku. Akibatnya ini mengkerangkai pembaca berkesimpulan yang sebaliknya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com