Aktivis dan Akademisi di Istana Dinilai Tak Berguna dalam Dorong Perubahan

Kompas.com - 03/06/2016, 16:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado Dosen departemen politik dan pemerintahan UGM Amalinda Savriani.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran sejumlah aktivis dan akademisi di lingkungan Istana Kepresidenan dianggap sebagai peluang untuk mendorong perubahan di sektor demokrasi birokrasi.

Namun, dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savirani, merasakan hal yang sebaliknya. Kehadiran mereka dianggap tidak ada gunanya.

"Kita punya teman di Istana, tapi mereka itu kayak enggak berguna," ujar Amalinda dalam peluncuran buku Reclaiming the State di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Amalinda mencontohkan, saat sejumlah aktivis membuka komunikasi dengan "rekan" mereka di lingkungan Istana tentang persoalan yang ada, bukan solusi yang didapat para aktivis, malah sebaliknya.

"Saat kami ingin cari informasi soal isu publik. Melalui WhatsApp misalnya, dia malah balas dengan emoticon mulut terplester," ujar Amalinda.

Peneliti senior PCDpress Willy Purna Samadhi menilai, keberadaan aktivis di lingkungan presiden sebenarnya memang bisa membuka peluang untuk mendorong perubahan.

Minimal, isu-isu yang membumi atau yang bersentuhan langsung dengan rakyat dapat langsung diketahui orang nomor satu di Indonesia sehingga segera ditemukan solusinya.

"Namun, ini soal bagaimana mereka jangan dibiarkan sendiri. Kalau enggak buru-buru kita temani, bisa-bisa mereka terkooptasi," ujar Willy.

Oleh sebab itu, Willy berpendapat, harus ada aturan teknis yang mengatur pola komunikasi antara para aktivis dan rekan mereka yang kini menjadi "all the president's men".

UPDATE:


Amalinda Savirani menghubungi Kompas.com dan memberikan penjelasan serta klarifikasi terkait pernyataannya. Dalam berita ini, Amalinda menilai ada kesalahpahaman yang membuat pembaca dapat salah mengambil kesimpulan serta menjauhkan dari argumen utama buku Reclaiming the State.


Penjelasan dan klarifikasi Amalinda dapat dibaca di tautan ini: Dosen UGM Klarifikasi Pernyataan soal Aktivis dan Akademisi di Istana



EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X