Ganti Kapolri, Jokowi Harus Siap Hadapi Kegaduhan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Haris Rusly, mengatakan, institusi Polri menjadi perebutan banyak pihak karena fungsinya yang sangat strategis. Maka dari itu, proses pergantian kepemimpinannya pun selalu diwarnai intervensi politik.

Di sisi lain, Haris menilai, proses pergantian kapolri juga memberi ruang terjadinya intervensi politik. Pada saat presiden mengajukan nama ke parlemen, intervensi itulah yang kerap membuat kegaduhan dan gesekan.

"Kapolri dipilih oleh presiden, tetapi harus persetujuan parlemen, di sini masuk intervensi politik. Parlemen terlibat, di situ digoreng," ujar Haris dalam sebuah forum diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

"Di DPR itu, barang yang enggak ada, jadi ada," tambah dia.

(Baca: Juli, Jokowi Buka Suara soal Nasib Kapolri)

Meskipun demikian, Haris menganggap, tetap ada hal baik dari proses tersebut. Salah satunya, publik dapat ikut memantau dan menyeleksi calon yang tepat.

Ia mengatakan, saat ini, ketegasan sikap dari Presiden Jokowi dibutuhkan dalam menentukan pengganti Badrodin Haiti. Jokowi juga diharapkan bisa menghadapi gesekan yang terjadi.

Dia mencontohkan proses pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendaro Danuri ke Jenderal (Pol) Timur Pradopo pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)

"Di situ gesekannya luar biasa. Hampir semua parpol bermain," tutur dia. 

Lebih lanjut, Haris mengatakan, saat ini Jokowi dihadapkan pada banyak pilihan jenderal bintang tiga. Mereka dinilai layak diajukan sebagai calon kapolri karena jenjang karier yang terukur dan proses edukasi yang panjang.

"Mereka semua pasti profesional," kata dia.