Pergantian Kapolri Disarankan Melalui Mekanisme yang Baku

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengatakan bahwa sebaiknya ada mekanisme yang baku dalam proses pemilihan kepala kepolisian RI (Kapolri).

Mekanisme itu, kata dia, seperti yang terjadi dalam proses pemilihan kepala Bareskrim beberapa waktu lalu.

Dalam mekanisme itu, Komjen Anang Iskandar digantikan oleh wakilnya, Irjen Ari Dono Sukmanto.

"Ini hal yang patut diteladani untuk dijadikan sebagai sistem," ujar Adhie dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

"Artinya, di tempat strategis, sperti posisi-posisi ini harus ada sistem kalau kepalanya selesai maka harus wakilnya naik. Sehingga, bisa cepat operasional," kata dia.

Ia mengatakan, peran kepolisian dalam sebuah negara sangat penting, apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Dalam sistem seperti itu, kata Adhie, pergantian pemerintahan bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu, polisi harus selalu siap hadir sebagai penjamin keamanan dan ketertiban untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Kamtibmas ini tidak bergantung pada pemerintah," kata dia.

Adhie juga menilai bahwa mekanisme ini dapat mempersempit timbulnya unsur politik dalam proses pergantian kapolri. Pada pilpres 2014, kata dia, terjadi pengkubuan di tubuh Polri antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo saat itu.

"Ada yang harus mendukung Prabowo atau Jokowi. Kemudian ketika Jokowi menang, jaringan polisi yang mendukung Prabowo disingkirkan," tutur Adhie.

Selain itu, proses pergantian Jenderal Pol Purn Sutarman oleh Komjen Budi Gunawan pada 2015 lalu sangat bernuansa politis. Akibatnya, polemik pun muncul.

"Soal Budi Gunawan, lobi politik ini kan ketika Budi Gunawan diusulkan menjadi kapolri kemudian presiden setuju. Kemudian dibawa ke DPR, lalu DPR setuju, tapi tidak jadi kapolri. Ini kan urusannya politis," tutur Adhie.

"Menjadikan Budi Gunawan sebagai kapolri itu politik, mencegah Budi Gunawan jadi kapolri juga politik. Ini menjadi sangat tidak sehat bagi kepolisian yang dituntut profesional," ujarnya.

Karena itu, Adhie mengusulkan pemilihan kapolri harus melalui proses mekanisme baku dan terbebas dari intervensi politik.

"Harus ada mekanisme yang transparan dan jelas mengenai suksesi kepemimpinan di Polri. Tidak bisa diintervensi secara politik, kalau tidak ada intervensi tendensinya tidak sebesar sekarang ini," ujar Adhie.