Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Penyediaan Listrik Tidak Bisa Ditunda Lagi

Kompas.com - 03/06/2016, 17:14 WIB

GORONTALO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penyediaan tanaga listrik di Indonesia tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam upaya perbaikan kondisi ekonomi.

"Penyediaan listrik tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak bisa investasi yang mau masuk disuruh nunggu ada pasokan listrik dulu, mereka akan pindah ke tempat lain," kata Jokowi ketika meresmikan pengoperasian PLTG Gorontalo berkapasitas 2x50 MW di Kabupaten Pohuwatu Provinsi Gorontalo, Jumat (3/6/2016), seperti dikutip Antara.

Dalam acara yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut, Presiden mengatakan semua sektor membutuhkan listrik, baik itu industri, manufaktur, pariwisata dan rumah tangga.

Ia menyebutkan, akan percuma jika hal lain diperbaiki, tetapi energi listrik tidak tersedia dengan cukup.

"Misalnya, sektor izin diperbaiki, tidak akan ada artinya jika tidak ada listrik," ujarnya.

Presiden Jokowi menyebutkan dengan percepatan penyediaan listrik menggunakan gas, saat ini sudah ada tiga provinsi yang pasokan listriknya aman.

"Salah satunya adalah Gorontalo, sudah kelebihan 45 MW, provinsi yang lain masih ngantre," imbuhnya.

Presiden menyebutkan pembangunan pembangkit listrik bertenaga gas lebih cepat dibanding batu bara. PLTG bisa diselesaikan 6-7 bulan sementara dengan batu bara 4-5 tahun.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar proyek pembangkit listrik di Kabupaten Gorontalo Utara berkapasitas 2x25 MW yang "mangkrak" atau terbengkalai, segera diselesaikan.

"Saya titip, di sini masih ada satu yang mangkrak sejak 2007 berkapasitas 2x25 MW di Gorontalo Utara agar diselesaikan sehingga dapat menambah pasokan listrik," tuturnya.

Ia menyebutkan, dana negara yang sudah dikucurkan untuk proyek itu mencapai Rp 396 miliar.

"Janji Dirut PLN akan dirampungkan akhir 2017, ini baru selesai 47 persen, akan saya cek terus," kata Jokowi.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com