Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Saksi Sudah Diperiksa Terkait Laporan HMI terhadap Saut

Kompas.com - 02/06/2016, 18:32 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Subandriyo mengatakan, laporan HMI terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ke Bareskrim Polri belum dicabut.

HMI melaporkan Saut ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia mengatakan, hal tersebut saat ini masih dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Laporannya masih terus. Sekarang ini prosesnya pembuatan BAP. Kami dari pelapor sudah buat," ujar Subandriyo di Kantor KAHMI, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Ia menambahkan, sejumlah saksi juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik.

"Saksi pelapor juga sudah. Saksi di surat pengaduan, dua orang itu sudah di-BAP," tutur dia.

"Kemudian, saksi dari case yang terjadi mirip sebagaimana Saut, yang disampaikan di TV One terjadi di Malang, sudah di-BAP juga," kata dia.

Selain sejumlah saksi tersebut, kata dia, Bareskrim juga meminta agar saksi ahli didatangkan.

"Namun, belum ada bayangan siapa saksinya," kata Subandriyo.

(Baca: Fahmi Idris: Tuntutan HMI Tak Akan Berhenti sampai Saut Mundur dari KPK)

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Fauzi melaporkan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri, Senin (9/5/2016). Saut dianggap mengeluarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik HMI.

"Saya kira ini bukan pernyataan biasa, tetapi pernyataan over generalisasi yang harus ditindak oleh keluarga besar HMI," ujar Fauzi di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Menurut Fauzi, pada salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, Kamis (5/5/2016) lalu, Saut mengeluarkan pernyataan negatif soal HMI.

Ia menyebutkan, pernyataan Saut menggeneralisasi bahwa kader HMI hanya cerdas saat menjadi mahasiswa, tetapi melakukan korupsi saat menjadi pejabat.

(Baca: Saut Situmorang Minta Maaf, PB HMI Tetap Lanjutkan Proses Hukum)

"Statement-nya jelas bahwa kehadiran HMI seolah melahirkan kader korup. Padahal, dia melihat hanya dari satu sisi, satu oknum. Alumni keluarga besar ini tuh besar, dan ada dari berbagai macam profesi," kata Fauzi.

Fauzi juga melampirkan rekaman tayangan program acara televisi itu dalam laporannya. Ia berharap, laporan tersebut segera diproses oleh polisi. Fauzi mengatakan, langkah hukum ini bukan upaya pertama yang dilakukan untuk menegur Saut.

Sebelumnya, HMI juga telah mengeluarkan imbauan agar Saut meminta maaf. Hal itu disampaikan melalui media. Namun, imbauan tersebut tak mendapatkan respons.

"Setidaknya ada permohonan maaf dari Saut, maka bisa kami maklumi dan tidak akan menempuh jalur hukum," kata Fauzi.

Kompas TV Protes HMI Dipicu "Sahutan" Saut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com