Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Akui Pernah Adakan Pertemuan Pribadi dengan Kapolri

Kompas.com - 02/06/2016, 05:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pernah mengadakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Namun, dalam pertemuan tersebut keduanya melakukan perbincangan mengenai pengamanan saat Lebaran.

Ia pun menampik ada pembahasan soal perpanjangan masa jabatan Kapolri pada pertemuan tersebut.

"Badrodin tuh polisi yang baik. Tidak ada permintaan begitu," ujar Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Presiden Joko Widodo baru akan buka suara perihal Kepala Polri, menjelang berakhirnya masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti. Diketahui, masa bakti Badrodin Haiti berakhir bulan Juli 2016 mendatang.

Luhut yang sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga belum dapat memastikan apakah usulan yang diberikan ke Presiden nantinya berupa perpanjangan masa jabatan Badrodin atau mengusulkan nama perwira tinggi baru.

Hingga saat ini Kompolnas belum membahasnya secara internal. Kompolnas baru membahas sebatas aturan internal di Kompolnas saja, belum membahas jabatan Kapolri.

Pembahasan Kapolri, kata Luhut, baru akan dilakukan Kompolnas jika para perwira tinggi Polri telah melaksanakan konsolidasi institusi berupa sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti).

"Jadi sabar saja, tunggu Wanjakti saja dulu," ujar Luhut.

Badrodin sedianya pensiun pada Juli 2016 saat genap berusia 58 tahun. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU Polri disebutkan usia pensiun maksimal anggota Polri adalah 58 tahun.

Namun, dalam UU dan pasal yang sama, disebutkan bahwa masa jabatan Kapolri dapat dipertahankan hingga dua tahun atas pertimbangan memiliki keahlian khusus.

Kompas TV Rencana Ganti Kapolri Belum Jelas?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com