Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji

Kompas.com - 01/06/2016, 20:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit.

Bahkan, menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

"Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah," ujar Kivlan saat ditemui di sela acara Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Namun, Kivlan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sosok Wahyu Setiaji yang dimaksud.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menganggap Kivlan hanya mengarang cerita. Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita

Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Mau Ikuti Genderang Kivlan

Kivlan melanjutkan, kantor PKI yang lama berada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman, Jakarta.

Kantor lama yang sudah seperti rumah hantu itu disebut akan segera direnovasi untuk diaktifkan kembali. Bukti kegiatannya adalah maraknya brosur-brosur yang disebar serta Majalah Historika.

Ia pun menyebutkan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

"Ribka Tjiptaning terang-terangan mengakui dia bangga jadi anak PKI, masuk DPR. Dia sudah bilang itu tugu yang di lubang buaya mau dihancurkan, diomongkan kok, dendam sekali dia," ucap Kivlan.

Sejumlah pihak, disebut Kivlan, turut memfasilitasi kebangkitan kembali PKI, mulai dari menteri hingga panitia di balik terselenggaranya simposium tersebut.

"Ada (yang fasilitasi). Menko Polhukam sama Agus Widjojo," tuturnya.

Kivlan menambahkan, harus ada langkah pencegahan yang dilakukan sebelum PKI semakin kuat dan akhirnya mengancam ketahanan negara. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk siap melawan kebangkitan PKI.

"Rekomendasi ke pemerintah jangan minta maaf, ini juga simposium. Pasukan kita siap perang kok," tutur dia.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com