Lagu "7 Kali sampai Mati", Propaganda untuk Lengserkan Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com – Aktivis mahasiswa Universitas Indonesia di era reformasi, Taufik Basari, mengenang bagaimana mahasiswa menggalang konsolidasi dalam menyatukan sikap terkait pergantian pemerintahan.

Hal itu terjadi setelah sebelumnya pergerakan mahasiswa terfokus di tiap-tiap fakultas.

“Beberapa komponen sudah mulai membagi peran dan mengidentifikasi perannya untuk bisa saling mengisi. Misalnya, ada yang bertugas membuat propaganda melalui budaya. Mereka bikin rebana, nyanyi keliling kampus untuk kasih tahu kami harus bergerak,” kata Taufik saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Tobas, sapaan Taufik Basari, menuturkan, salah satu pembuat propaganda tersebut adalah JJ Rizal yang kini menjadi sejarawan.

Rizal membuat lagu-lagu yang menarik dan mudah diingat, salah satunya yang terkenal berjudul “7 Kali sampai Mati”.

“Liriknya ‘7 Kali.... 7 kali... 7 kali... sampai mati’. Itu ketika orang pertama kali mendengar orang merinding takut. ‘waduh gila! berani banget nih langsung menohok ke presiden’,” ucap Tobas menirukan situasi saat lagi itu didengarkan.

(baca: Pendudukan Gedung DPR Mei 1998 dalam Ingatan Taufik Basari)

Tobas mengatakan, arti dari lagu tersebut menandakan mahasiswa menolak sidang umum pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Tobas, periode ke-7 masa jabatan Presiden Soeharto adalah periode terakhirnya. Menggelorakan semangat mahasiswa tak hanya terjadi di siang hari.

(baca: Kisah Wiranto Cegah "Pengadilan Rakyat" Terhadap Soeharto dan Keluarga)

Pada malam hari, panggung budaya digelar dengan orasi-orasi mahasiswa sebagai menu utama. Tobas mengatakan, dalam beberapa aksi awal, mahasiswa belum menuntut Soeharto turun sebagai Presiden.

Bahkan, “ketakutan” tersebut juga terjadi di lingkup internal mahasiswa.

“Kalau ada yang bilang turunkan presiden ‘Ssttss.... jangan ngomong, jangan ngomong.’ Sebagian dari kita ada yang begitu. Walau di lingkup internal. Karena begitu kuatnya orde baru. Kita bergerak dulu deh. Apa ujungnya liat nanti. Jadi berbekal semangat itu aja dulu,” ucap Tobas.

Kemudian, Kesatuan Aksi Keluarga Besar UI (KBUI) melakukan konsolidasi ke berbagai kampus di Jakarta dan luar Jakarta. Mahasiswa saling menyampaikan solidaritasnya dan bertukar informasi.

(baca: Cerita Wiranto soal Inpres Soeharto yang Tak Dipakai untuk Kudeta)

“Siapa yang bisa berangkat sendiri, berangkat. Ada juga yang urunan. Memang tak besar paling banyak lima orang. Dan dengan transport seadanya,” tutur Tobas.

Takut keluar

Tobasbercerita, pada mulanya mahasiswa UI tak melancarkan aksi turun ke jalan sebagai bentuk menyatakan pendapat. Kala itu, kekuatan militer siap “menyapu” gerakan mahasiswa.

“Waktu itu kami belum berani keluar. Begitu keluar kami dipukul. Awalnya main di kandang. Orang masih tak terpikir untuk turun ke jalan di awal Februari 1998. Karena risikonya sangat tinggi,” kata dia.

Ketika itu, aksi mahasiswa dapat langsung dipadamkan. Barisan pasukan antihuru-hara (PHH) siap menghadapi mahasiswa jika berani melancarkan aksinya ke jalan.

(baca: Cerita di Balik Berita Utama "Kompas" Presiden Soeharto Siap Mundur)

Tobas mengakui, gerakan di dalam kampus terkelompok di tiap-tiap fakultas. Hal itu terjadi karena adanya peraturan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

“Karena ada warisan NKK/BKK sejak lama itu kan membuat konsentrasi aktivisme mahasiswa dan kegiatannya terfokus di dalam kampus dan fakultasnya masing-masing,” ucap Tobas.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Daoed Joesoef melegalkan NKK/BKK pada 1978. Daoed menganggap kehidupan mahasiswa harus dinormalkan kembali dari hiruk pikuk politik.

Tobas mengatakan, awal 1998 mahasiswa UI merasa perlu membuat gerakan bersama. Ia berharap mahasiswa dapat disatukan kembali. Lalu, aktivis tiap jurusan menjalin komunikasinya.

Namun, Tobas tidak mengetahui siapa penggerak awal yang menyatukan aktivis mahasiswa di tiap fakultas di UI. Ia merasa para aktivis memiliki kesadaran kolektif sehingga penyatuan mudah terjadi.

Sebagai koordinator aksi Fakultas Hukum, Tobas mengaku sempat terjekut dengan antusiasme yang ditunjukkan dengan penyatuan aktivis. Menurut Tobas, penyatuan ini mengandung risiko penghilangan aktivis secara paksa.

“Kami menyatukan diri setelah adanya kasus penghilangan paksa aktivis. Itulah yang menurut saya cukup mengagetkan. Berarti sudah ada tingkat kemuakan dengan kondisi rezim saat itu. kemuakan ini dirasakan sedemikian luasnya,” ucap Tobas.

Kesatuan Aksi Keluarga Besar UI (KBUI) pun terbentuk. Untuk mencegah penghilangan paksa kembali terjadi, aktivis UI bersepakat untuk tidak membuat satu tokoh yang menonjol. Mereka menutup rapat jalur komunikasi.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998 atau tepat 18 tahun lalu, Soeharto mengumumkan berhenti sebagai Presiden.