Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendudukan Gedung DPR Mei 1998 dalam Ingatan Taufik Basari

Kompas.com - 21/05/2016, 18:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis mahasiswa Universitas Indonesia di era reformasi, Taufik Basari, mengenang masa-masa pendudukan Dewan Perwakilan Rakyat pada Mei 1998.

Bagi Tobas, sapaan Taufik Basari, pendudukan DPR yang tidak pernah diduga akan terjadi, berakibat pada perubahan arah Indonesia.

Tobas mengatakan, ide awal pendudukan DPR bukan berasal dari mahasiswa UI. Menurut dia, UI termasuk yang terlambat untuk bergabung ke DPR.

“Kayaknya itu ide awalnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ). Hal yang juga terpikir oleh temen-teman Forum Kota (Forkot). Yang jelas bukan UI awalnya,” ucap Tobas saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta (20/5/2016).

Tobas menuturkan, pendudukan DPR terjadi sejak tanggal 18 Mei 1998. Adian Napitupulu bersama Forkot datang dari pintu depan DPR. Sedangkan FKSMJ datang dari pintu belakang DPR.

(baca: Pendudukan Gedung DPR MPR, Puncak Protes Rakyat yang Jatuhkan Soeharto)

Menurut Tobas, hanya sekitara 200-300 mahasiswa yang datang kali pertama ke DPR. Dengan terorganisir atau terpencar, mahasiswa berdatangan setelah mengetahui kabar pendudukan DPR.

KOMPAS.com/Abba Gabrillin Praktisi hukum Taufik Basari, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Adanya kesimpangsiuran isu dan sulitnya komunikasi, mahasiswa UI memutuskan mengirim perwakilannya untuk mengetahui situasi di DPR.

Dari Depok, mahasiswa UI menunggu kejelasan kabar pendudukan.

“Beberapa kelompok termasuk saya sudah tak sabar. Akhirnya kami rapat terakhir dengan agenda merencanakan situasi terburuk untuk evekuasi. Masing-masing fakultas dibekali presentasi untuk jalur evakuasi,” ucap Tobas.

Mahasiswa pun meminta kepada pihak rektorat untuk menyediakan bis kuning. Bis umum juga disewa dengan cara urunan untuk tambahan armada ke DPR.

(baca: Cerita Wiranto soal Inpres Soeharto yang Tak Dipakai untuk Kudeta)

Tobas tak menyangka jalan di Jakarta akan sepi. Ia mengira akan terjadi bentrok dengan militer. Bahkan, ia melihat sambutan luar biasa yang diberikan masyarakat.

Sesampainya di kompleks Parlemen Senayan, anggota Dewan sudah meninggalkan DPR. Tobas sempat bertemu dengan Eki Syachrudin, anggota DPR Fraksi Golkar.

“Dia termasuk yang kritis. Dia berani temuin mahasiswa. Dia bilang ini (Presiden Soeharto) memang harus turun,” tutur Tobas.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com