Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal

Kompas.com - 20/05/2016, 11:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai presiden kedua RI, Soeharto, tidak layak diberi gelar pahlawan.

Savic mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto dipaksa turun dari kekuasaan oleh rakyatnya sendiri.

"Bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat, bahkan diturunkan oleh rakyat, dijadikan pahlawan. Itu tidak masuk akal," ujar Savic Ali saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic tidak menampik anggapan bahwa Soeharto mewariskan beberapa hal baik selama berkuasa 32 tahun, seperti dalam sektor pembangunan.

Namun, Savic melihat hal itu merupakan sebuah kewajaran. Sebab, Soeharto adalah seorang Presiden yang mengelola uang rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dalam bentuk pembangunan.

"Bahwa ada hal baik, iya. Karena dia pemerintah, pemerintah kan menguasai uang rakyat dari pajak," kata Savic.

"Itu sudah semestinya. Hal yang wajar karena dia bertindak sebagai negara," ujarnya.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi.

Belum lagi, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Absurd kalau Soeharto sampai diberi gelar pahlawan nasional. Logika politik dari mana?" tutur Savic.

"Kalau Logika seperti itu, Golkar malah ingin menobatkan Belanda menjadi pahlawan gara-gara mewariskan rel kereta api, rumah-rumah yang bagus dan kawasan Menteng yang tertata rapi," kata dia.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berakhir Senin kemarin, Partai Golkar secara resmi menyatakan akan mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

(Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional," kata Aburizal Bakrie, saat masih menjabat ketua umum Partai Golkar, akhir pekan lalu.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com