Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Uang Rp 100 Juta Santunan Pribadi Kepala Densus 88, Bukan Uang Negara

Kompas.com - 18/05/2016, 18:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, uang yang diberikan Kepala Densus 88 Brigjen (Pol) Eddy Hartono untuk keluarga Siyono bukan untuk membungkam.

Uang itu murni sebagai santunan untuk istri dan anak-anak Siyono.

Siyono adalah terduga teroris asal Klaten yang diduga tewas karena dianiaya anggota Densus 88.

"Kalau masalah aspek hukum tidak ada hal-hal yang perlu diragukan. Kami terbuka apa adanya," ujar Boy, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

(Baca: Polri Persilakan Masyarakat Laporkan Pidana Anggota Densus Terkait Siyono)

Keluarga Siyono mempermasalahkan uang Rp 100 juta yang diberikan Densus 88 melalui dua polisi wanita.

Namun, keluarga tidak mau menerima uang tersebut dan menyerahkannya ke PP Muhammadiyah.

Istri Siyono, Suratmi beserta tim pembela kemanusiaan rencananya akan melaporkan pemberian itu sebagai gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Suratmi juga telah melaporkan dua anggota Densus 88 yang mengawal Siyono ke Polres Klaten.

"Keluarga korban membuat laporan silakan. Kami laksanakan proses hukum yang layak. Semua harus berdasarkan alat bukti," kata Boy.

(Baca: Densus 88 Harus Minta Maaf Secara Resmi kepada Keluarga Siyono)

Menurut Boy, uang yang diberikan ke keluarga Siyono merupakan uang pribadi Kadensus. Oleh karena itu, kata Boy, seharusnya tak dipermasalahkan karena bukan diambil dari uang negara.

"Memberikan santunan tidak ada maksud apa-apa. Semuanya hanya ingin meringankan beban dari keluarga korban. Biar bagaimanapun dengan kematian Siyono berdampak pada keluarga," kata Boy.

Uang itu diterima oleh istri Siyono, Suratmi, tak lama setelah kematian suaminya.

Uang tersebut diserahkan ke PP Muhammadiyah dalam keadaan masih dibungkus rapi dalam ikatan plakban.

Setelah dibuka, ternyata uang itu berjumlah Rp 100 juta.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti sebelumnya menekankan bahwa dua gepok uang senilai Rp 100 juta yang diberikan kepada keluarga almarhum Siyono bukan uang dari Polri.

Menurut dia, uang tersebut berasal dari kantong pribadi Kepala Densus 88 Brigjen (Pol) Eddy Hartono.

Badrodin membantah uang tersebut sebagai sogokan ke keluarga Siyono karena pada dasarnya kematian terduga teroris itu merupakan kecelakaan yang tak bisa dihindari.

Kompas TV Misteri Kematian Terduga Teroris Siyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com