Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilihan, Hak Pilih Empat DPD Pendukung Akom Dicabut

Kompas.com - 17/05/2016, 02:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hak pilih empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II dari Sulawesi Tenggara dicabut. Empat DPD II tersebut yakni Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah dan Konawe.

Keempat DPD itu tidak hadir dalam pemilihan bakal calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/6/2016) dini hari.

Saat panitia Munaslub memastikan semua pemilik suara hadir, perwakilan DPD I Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa empat DPD itu sudah dicabut hak pilihnya. Perwakilan DPD I itu pun maju ke depan untuk menyerahkan dokumen kepada panitia.

Setelah melihat dokumen yang diserahkan, Nurdin Halid selaku pimpinan sidang pun menyetujui bahwa empat DPD II itu tak punya hak pilih.

(Baca: Peta Dukungan Ketum Golkar Mulai Terlihat)

"Hak kepesertaan empat DPD itu ditiadakan. Keputusan diserahkan ke DPD I dan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya," kata Nurdin.

Sejak penyampaian pandangan umum pada Senin siang, diketahui empat DPD II itu tidak mendukung calon yang sama dengan DPD I Sulawesi Tenggara. DPD I beserta mayoritas DPD tingkat II lain mendukung Setya Novanto.

Perwakilan DPD I Sulawesi Tenggara Dewiati Tambaruka juga sempat mengungkapkan bahwa saat ini empat DPD II di Sulawesi Tenggara belum mendapatkan tanda peserta (ID card) sehingga terancam tak mempunyai hak pilih.

(Baca: "Jangan karena Tak Dukung Setya Novanto, Hak Pilih Kami Dicabut")

Ketua DPD II Kabupaten Buton Selatan La Hijra mewakili tiga DPD II lainnya langsung mengajukan protes. Dia menegaskan, mereka mempunyai tanda peserta sehingga mengantongi hak pilih.

"Jangan karena kami tak mendukung Ridwan Bae (Ketua DPD I Sulawesi Tenggara) jadi hak kami dicabut," ujar La Hijra. 

"Kami empat DPD mendukung Ade Komarudin," tambah dia.

Kompas TV Setya Novanto Banyak Pendukung?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com