Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilihan, Hak Pilih Empat DPD Pendukung Akom Dicabut

Kompas.com - 17/05/2016, 02:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hak pilih empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II dari Sulawesi Tenggara dicabut. Empat DPD II tersebut yakni Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah dan Konawe.

Keempat DPD itu tidak hadir dalam pemilihan bakal calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/6/2016) dini hari.

Saat panitia Munaslub memastikan semua pemilik suara hadir, perwakilan DPD I Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa empat DPD itu sudah dicabut hak pilihnya. Perwakilan DPD I itu pun maju ke depan untuk menyerahkan dokumen kepada panitia.

Setelah melihat dokumen yang diserahkan, Nurdin Halid selaku pimpinan sidang pun menyetujui bahwa empat DPD II itu tak punya hak pilih.

(Baca: Peta Dukungan Ketum Golkar Mulai Terlihat)

"Hak kepesertaan empat DPD itu ditiadakan. Keputusan diserahkan ke DPD I dan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya," kata Nurdin.

Sejak penyampaian pandangan umum pada Senin siang, diketahui empat DPD II itu tidak mendukung calon yang sama dengan DPD I Sulawesi Tenggara. DPD I beserta mayoritas DPD tingkat II lain mendukung Setya Novanto.

Perwakilan DPD I Sulawesi Tenggara Dewiati Tambaruka juga sempat mengungkapkan bahwa saat ini empat DPD II di Sulawesi Tenggara belum mendapatkan tanda peserta (ID card) sehingga terancam tak mempunyai hak pilih.

(Baca: "Jangan karena Tak Dukung Setya Novanto, Hak Pilih Kami Dicabut")

Ketua DPD II Kabupaten Buton Selatan La Hijra mewakili tiga DPD II lainnya langsung mengajukan protes. Dia menegaskan, mereka mempunyai tanda peserta sehingga mengantongi hak pilih.

"Jangan karena kami tak mendukung Ridwan Bae (Ketua DPD I Sulawesi Tenggara) jadi hak kami dicabut," ujar La Hijra. 

"Kami empat DPD mendukung Ade Komarudin," tambah dia.

Kompas TV Setya Novanto Banyak Pendukung?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com