Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Saya Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Pak Luhut di Munaslub Golkar

Kompas.com - 17/05/2016, 00:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bereaksi atas keberadaan Luhut Binsar Pandjaitan yang terus memantau pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Kalla mengaku tak tahu menahu dengan yang dilakukan Luhut di sana. Namun, dia menegaskan sikap pemerintah adalah memberikan ruang demokrasi yang luas bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Pemerintah, sebut dia, tidak boleh mengintervensi partai politik.

"Saya tidak tahu apa yang di laksanakan pak Luhut, tapi sekali lagi kita ingin menjalankan demokrasi yang baik, selama tidak memaksa mendorong, atau intervensi, kalau hanya berdiskusi pasti boleh-boleh saja," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Senin (16/5/2016).

(Baca: Luhut: Presiden Tak Suka Ketum Golkar Rangkap Jabatan)

Luhut memang sejak awal digelarnya Munaslub pada Sabtu lalu (14/5/2016), sudah berada di Bali. Sedangkan Jusuf Kalla hanya hadir saat pembukaan, dan dijadwalkan kembali hadir pada penutupan.

Luhut juga diketahui mengumpulkan parta ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar, yang merupakan pemegang hak suara pada pemiliha Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Selain menanggapi keberadaan Luhut di Bali, Kalla juga meluruskan pernyataan mantan Kepala Staf Presiden itu soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menginginkan Ketua Umum Golkar yang rangkap jabatan.

(Baca: Saat Jokowi Blak-blakan Terkait Munaslub Partai Golkar...)

Menurut dia, Jokowi tidak pernah menyatakan hal tersebut. Dia pun yakin pernyataan Luhut soal sikap Presiden itu tidak benar.

"Saya tidak pernah mendengar (pernyataan) dari beliau, saya yakin itu tidak (benar)," ujar Kalla.

Ia meyakini Jokowi tidak bersikap seperti itu karena Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan pun memiliki jabatan rangkap sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

(Baca: Luhut Bertemu Novanto, Priyo, dan Indra di Sela Munaslub Golkar)
 
Selain itu, sebagian besar Ketua partai di daerah adalah Ketua DPRD, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Jadi soal merangkap di politik itu biasa-bisa saja, bukan hal, justru mereka bangga kalau ketua partai itu punya posisi yang baik," papar Kalla.

Artikel ini adalah hasil penulisan kembali berita Tribunnews.com yang berjudul "Wapres: Saya Tidak Tahu Apa Yang Dilaksanakan Pak Luhut"

Kompas TV Luhut Intervensi Munaslub?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com