Dilema Jurnalisme Modern: Privasi, Anonimitas, dan Enkripsi

Payung hukum

Setiap tahun, di awal Mei, dunia merayakan Hari Kebebasan Pers. Untuk 2016, Finlandia menjadi tuan rumahnya.

Perayaan tahun ini cukup spesial karena menjadi ajang persiapan bagi Indonesia yang didaulat menjadi tuan rumah untuk perayaan 2017. Selain itu, perayaan di Finlandia juga menarik karena membahas beberapa hal yang “mutakhir”.

Salah satu topik yang mencuat di Finlandia adalah privasi di era internet. Topik ini bisa jadi bukan menjadi topik utama.

Namun, keberadaan beberapa buku, hasil penelitian, dan pernyataan tentang hal itu di setiap sudut ruang konferensi membuat sebagian orang memberikan perhatian pada akhirnya.

Ide tentang privasi sangat relevan dengan anonimitas, termasuk dalam kegiatan jurnalistik.
Kata “privasi” tercantum secara jelas dalam pasal 12 Universal Declaration of Human Rights.

Kurang lebih, dokumen PBB itu menegaskan bahwa “tak seorang pun bisa diganggu privasi, keluarga, rumah, dan korespondensinya. Setiap orang memiliki hak atas nama hukum untuk melawan gangguan atau serangan semacam itu”.

Hal yang sama juga dinyatakan ulang di dalam pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights. Instrumen hukum internasional ini juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005.

Secara khusus, PBB melalui UNESCO menerjemahkan privasi itu ke dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah hak untuk tampil anonim.

Badan PBB untuk pendidikan dan kebudayaan itu melihat anonimitas sebagai hak seseorang. Hal itu penting dan layak diterapkan dalam dunia jurnalistik dan kegiatan aktivis pembela HAM serta kepentingan publik.

Resolusi 52 yang dihasilkan di dalam konferensi ke-37 UNESCO menyebutkan bahwa “privasi adalah sarana vital untuk melindungi sumber jurnalistik”.

Sumber-sumber semacam itu, menurut resolusi tersebut, sering kali memberikan manfaat bagi kepentingan publik sehingga harus diberikan hak untuk menjadi anonim jika memang diperlukan.

Salah satu alasan untuk “melenyapkan” identitas adalah faktor keamanan dan keselamatan sumber.

Kami, paling tidak saya, masih melihat keputusan untuk menyembunyikan identitas sumber informasi rekayasa kasus pimpinan KPK sebagai tindakan yang tepat.

Selain karena si sumber meminta demikian, keselamatan sumber itu bisa terancam jika identitasnya terungkap ke publik. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan ketegangan antarinstitusi, potensi teror dan ancaman, serta berbagai hal teknis lainnya.

Di era internet saat ini, diskusi tentang anonimitas sangat mungkin berlanjut ke wacana perlindungan komunikasi antara sumber dan wartawan atau aktivis.

Keystones To Foster Inclusive Knowledge Societies, sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, menguraikan bahwa seseorang sebenarnya memiliki hak untuk melakukan enkripsi (kode khusus) untuk setiap komunikasi digital yang mereka lakukan.

Hal itu menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk tampil personal dan terbatas di internet, sebuah wilayah yang sangat publik. Enkripsi memungkinkan seseorang untuk menutup segala bentuk komunikasi dari endusan pihak lain.

Wartawan seharusnya bersuara paling lantang untuk hak enkripsi itu. Mengapa? Jelas sekali jawabannya.

Banyak komunikasi yang dibangun oleh wartawan dan narasumber yang bersifat rahasia. Banyak pula dari sumber itu yang tidak mau tampil di publik.

Dengan sistem komunikasi terenkripsi, si sumber akan lebih merasa nyaman dalam memberikan informasi. Hal ini penting untuk liputan-liputan investigatif yang berguna bagi kepentingan publik.

Sudut pandang hukum internasional mengenai privasi, anonimitas, dan enkripsi ini bisa menjadi alternatif jawaban ketika wartawan dituding tidak fair karena menyembunyikan identitas sumber berita.

Selama proses kerja jurnalistik dilakukan secara patut, maka instrumen hukum internasional itu akan menjadi pakaian yang melindungi jurnalis dari ketelanjangan yang memalukan.

Namun, jika liputan dilakukan secara tidak beretika, maka pakaian tadi hanya akan jadi kedok untuk menutup cela.