Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute Akan Merilis Indeks Kota Islami

Kompas.com - 16/05/2016, 08:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maarif Institute akan merilis Indeks Kota Islami (IKI) berdasarkan hasil penelitiannya di 29 kota dari total 93 kota di Indonesia.

Rencananya, hasil lengkap penelitian ini akan dirilis pada Selasa (17/5/2016) pukul 10.30 WIB di Hotel Alia, Cikini, Jakarta.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen menata pemerintahan demi mewujudkan kota yang aman, sejahtera, dan bahagia di Indonesia.

Tiga hal itu dipandang sebagai variabel pengukuran utama.

"Kami memahami kota Islami dalam perspektif yang lebih luas, berbeda dengan istilah kota Islam atau kota syariah," tulis Fajar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin (16/5/2016).

"Bung Hatta sudah memberikan contoh, hiduplah dengan filosofi garam, tak tampak tapi terasa, bukan seperti gincu," lanjutnya.

Dia menambahkan, kota Islami ditandai dengan kehadiran pelbagai kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada penciptaan sistem kota yang aman, sejahtera, dan bahagia.

Ketiga variabel kunci ini merupakan turunan operasional dari konsep negara atau kota ideal menurut Alquran.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kota Islami tidaklah mensyaratkan demografi penduduknya menganut agama Islam dalam jumlah tertentu. Sebab tidak ada kota yang homogen 100 persen secara agama.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais. Dia mengaku gagasan Indeks Kota Islami ini muncul saat Maarif Institute membedah Indeks Negara Islami yang menempatkan Indonesia di urutan 140.

"Kami menyusun puluhan indikator untuk setiap variabel kunci dengan berbasis data sekunder. Banyak temuan menarik dalam penelitian yang memakan waktu hampir setahun ini," ungkap Ahmad.

Di antara temuan tersebut adalah tidak ada korelasi langsung antara komposisi pemeluk agama Islam dengan tingkat keislamian sebuah kota.

Kota yang jumlah penduduk Muslimnya minoritas juga punya kans besar masuk asal memenuhi ketiga variabel kunci di atas.

"Dari kota-kota yang diteliti, tidak ada kota yang menerapkan Perda Syariah masuk dalam rangking 10 besar," papar Ahmad.

"Pemberlakuan regulasi berbasis syariah di beberapa kota tidak menjamin kota tersebut lebih tinggi tingkat keislamiannya dibanding kota yang tidak menerapkan produk hukum sejenis," lanjutnya.

Yang tak kalah menarik, mayoritas peringkat 10 besar Indeks Kota Islami ini didominasi kota-kota luar Jawa.

Misalnya, Kota Banda Aceh merupakan kota yang nilai variabel kesejahteraannya tertinggi.

"Kami juga menemukan kota dengan nilai variabel kebahagiaan teratas adalah Kota Denpasar", lanjutnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com