Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu 1.300 WNI di Korea, Jokowi Ungkap Masalah yang Paling Sulit Diatasi

Kompas.com - 16/05/2016, 06:32 WIB

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 1.300 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia saat berada di Seoul, Korea Selatan, Minggu (15/5/2016).

Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahan dalam mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem kerja yang efisien dan transparan.

Dia juga berbicara soal peran instrumental KPK dalam kampanye antikorupsi di era kekuasaannya.

"Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK," kata Jokowi kepada di Lotte Hotel, Seoul, Minggu.

Peserta forum Diaspora kemudian bertanya kepada Jokowi soal hal paling rumit yang dialami saat menjabat presiden. Jokowi menjawab bahwa korupsi adalah masalah terumit pertama.

Jokowi menjelaskan, fokus utama pemerintahannya saat ini adalah membangun sistem untuk mencegah kesempatan korupsi.

"Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop," kata Jokowi.

Hal kedua yang disebutkan Jokowi adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

"Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit," tutur Jokowi.

Hal ketiga adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, yang disebut Jokowi sebagai hal rumit ketiga yang harus dia atasi. Jokowi menyatakan  kesenjangan si kaya dan si miskin harus dihilangkan.

Keempat, Jokowi sedang mengatasi kesenjangan wilayah dengan membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara,  jalan tol dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.

"Kelima, tentu saja kami ingin pertumbuhan ekonomi meningkat lagi. Tapi masalahnya semua negara pertumbuhannya turun," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sedang melakukan promosi investasi dan bisnis kepada investor, baik lokal maupun asing, melalui deregulasi ekonomi untuk kemudahan bisnis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi juga diharapkan mendongkrak kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketersambungan antarpulau yang dapat mengerek turun biaya logistik.

Menurunnya biaya logistik, akan otomatis menurunkan harga barang kebutuhan pokok di daerah, terutama di pelosok.

Presiden melawat Korea Selatan pada 15-18 Mei 2016 dengan membawa sejumlah agenda antara lain kerja sama politik dan ekonomi serta kebudayaan. (Bayu Prasetyo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com