Bertemu Luhut, YPKP 65 Minta Jaminan Kuburan Massal Tidak Dihilangkan

Kompas.com - 09/05/2016, 14:45 WIB
Bejo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 meemberikan keterangan terkait peristiwa pembubaran pertemuan penyintas kekerasan 1965 dari seluruh Indonesia, pada Jumat (15/4/2016) di kantor LBH Jakarta. Rencananya lokakarya tersebut akan diadakan pada 14 april-16 april 2016 di kawasan Cisarua. Kristian ErdiantoBejo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 meemberikan keterangan terkait peristiwa pembubaran pertemuan penyintas kekerasan 1965 dari seluruh Indonesia, pada Jumat (15/4/2016) di kantor LBH Jakarta. Rencananya lokakarya tersebut akan diadakan pada 14 april-16 april 2016 di kawasan Cisarua.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, International People's Tribunal (IPT) 65 dan beberapa organisasi masyarakat sipil menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Dalam kesempatan tersebut, baik YPKP maupun IPT 65 menyampaikan beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.

"Tadi kami ditemui oleh Pak Luhut dan stafnya. Kami sampaikan YPKP merasa perlu menyerahkan catatan mengenai kuburan massal atas permintaan Pak Luhut. Tadi secara resmi kami serahkan resume dan catatan tentang kuburan massal," ujar Ketua YPKP 1965 Bejo Untung, seusai pertemuan.

Bejo mengungkapkan, berdasarkan catatan YPKP, ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Sebelum menyerahkan data itu, ia meminta jaminan perlindungan kepada Luhut untuk seluruh saksi dan korban ketika diminta menunjukkan lokasi kuburan massal.

Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa seluruh lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.

"Saya minta agar agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya dalam rangka menunjukan kuburan massal tersebut. Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Bejo. 

Menurut Bejo, Luhut berjanji akan memberikan jaminan yang diminta oleh YPKP 65 dan akan berkoordinasi dengan aparat militer setempat agar tidak melakukan pembongkaran terhadap kuburan massal.

"Tadi Pak Luhut menjawab dengan lugas akan jamin keamanannya dan berkoordinasi dengan Kodam serta Kodim setempat," ujar Bejo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X