Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Harap Empat WNI Tahanan Abu Sayyaf Segera Bebas

Kompas.com - 05/05/2016, 11:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap empat warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf dapat segera dibebaskan.

Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah dan sejumlah pihak untuk membebaskan 10 WNI yang sebelumnya juga disandera kelompok Abu Sayyaf.

"(Pembebasan) sedang diusahakan, sedang diupayakan lah. Mudah-mudahan cepat," tutur Kalla usai memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Sebelumnya, pemerintah sudah mendapatkan informasi tentang identitas kelompok yang menyandera empat orang warga negara Indonesia. Keberadaan mereka juga telah diketahui.

(Baca: Pemerintah Ketahui Keberadaan 4 WNI yang Masih Disandera Abu Sayyaf)

"Kami tahu ada di mana, di kelompok mana, sudah lengkap," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Meski demikian, Retno belum bersedia untuk mengungkapkan lebih detail.

Retno mengatakan, pemerintah terus berupaya membebaskan keempat WNI itu. Namun, metode yang dilaksanakan berbeda dari pembebasan 10 sandera WNI yang sebelumnya.

"Masing-masing kasus karakternya berbeda. Jadi kami tidak bisa bekerja hanya dengan satu template untuk setiap kasus," tutur Retno.

"Yang harus diingat bahwa situasi di lapangan sangat dinamis. Dengan template yang sama, tidak mungkin," ujar dia.

Kompas TV Di Balik Upaya Tentara Filipina Bebaskan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com