Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kali Kelima, Jadwal Munaslub Golkar Kembali Berubah

Kompas.com - 03/05/2016, 12:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kembali berubah. Munaslub yang dijadwalkan pada 23 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali, dimajukan menjadi tanggal 15 Mei.

"Setelah kami koordinasi dengan pihak Istana, Munas kami majukan 15 Mei di Bali," kata Ketua Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (3/5/2016).

Nurdin menegaskan, perubahan jadwal ini untuk menyesuaikan dengan agenda Presiden Joko Widodo. Presiden tak bisa hadir pada tanggal 23 Mei untuk membuka Munaslub sehingga jadwal acara dimajukan.

"Tidak ada kaitannya dengan politik," ucap Nurdin.

(Baca: Jadwal Munaslub Golkar Sudah Dipastikan, Ini Tahapannya...)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai kehadiran Presiden sangat penting karena bisa menandakan bahwa Munaslub yang diselenggarakan tersebut mendapat dukungan pemerintah.

Sebaliknya, Golkar juga bisa menunjukkan bahwa akan sepenuhnya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jadi kami yang menyesuaikan jadwal Presiden, bukan Presiden yang menyesuaikan jadwal kami," ucap Nurdin.

Ini adalah kali kelima jadwal Munaslub Golkar mengalami perubahan. Pertama, pada rapat pleno panitia pengarah Munaslub, Selasa (5/4/2016), jadwal itu mundur sampai 7 Mei.

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Tak bertahan lama, pada rapat pleno panitia pengarah berikutnya, Rabu (13/4/2016), kembali mengundurkan penyelenggaraan sampai 17 Mei.

Namun, tiba-tiba, Minggu (17/4/2016), Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam pelantikan pengurus daerah di Surabaya menyatakan, Munaslub Golkar kembali diundur sampai 25-27 Mei.

Pada Jumat (22/4/2016), jadwal itu berubah lagi. Aburizal mengatakan, Golkar akan mengadakan Munaslub pada 23 Mei.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com