Semangat Anti-korupsi Pemerintah Tecermin dalam Deregulasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat ini, pemerintah tengah melakukan deregulasi dengan menghapus sekitar 3.000 peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal itu sejalan dengan semangat antikorupsi yang berupaya membuat efisien dan transparan seluruh proses perizinan.

"Di sebuah negara yang iklim investasinya bagus, maka korupsinya pun juga minim karena logika usaha adalah menginginkan seluruh proses menjadi efisien dan akuntabel sehingga seluruh prosesnya berjalan dengan cepat," ujar Pramono saat memberikan sambutan dalam acara seminar dan lokakarya yang digelar Indonesia Corruption Watch di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 129 negara dalam peringkat kenyamanan usaha. Tahun 2015, Indonesia bahkan berada di peringkat ke-120.

(Baca: Jokowi Tekankan Penyederhanaan Perizinan untuk Menangkan Kompetisi)

Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia berada di peringkat ke-40 pada 2017.

"Itu memang sulit, tetapi sudah menjadi arahan yang harus dilakukan untuk menegakkan semangat antikorupsi," ujar Pramono.

Ia memberi contoh Singapura. Saat ini, negara tetangga itu berada di peringkat pertama. (Baca: Jokowi: Saya Tidak Ingin Dengar Lagi Rakyat Mengeluh soal Pelayanan Publik!)

Pramono menambahkan, Singapura yang berada di peringkat pertama dalam kenyamanan usaha jelas terbukti pula sebagai negara yang minim korupsi. Begitu pula dengan Malaysia, negara ini berada di peringkat ke-18.

"Ya, beberapa sudah mulai berjalan, contohnya perizinan usaha di BKPM. Mungkin dulu perizinan bisa satu minggu atau satu bulan. Sekarang, sudah ada delapan izin yang bisa diurus dalam waktu 3 jam," kata Pramono.

"Ke depan, kami targetkan lagi 14 izin yang bisa selesai tiga jam, dan itu menandakan proses yang efisien dan akuntabel," tambah politisi PDI Perjuangan itu. (Baca: Jokowi: Jangan Semua Izin, Izin, Izin, Merepotkan!)

Presiden dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kepada jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengenai perlunya pemangkasan birokasi.

Jokowi ingin agar jajaran pemerintah memiliki orientasi terhadap hasil. Ia tidak ingin prosedur perizinan malah menghambat dunia usaha. (Baca: Presiden Jokowi Sebut Pembangunan Terlambat karena Pengurusan Izin Bertele-tele)

Presiden menginstruksikan agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar.