Kompas.com - 26/04/2016, 11:40 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung mengatakan bahwa dirinya memiliki data valid mengenai lokasi kuburan massal korban kekerasan Tragedi 1965.

Berdasarkan data yang berhasil dia himpun, terungkap adanya peristiwa pembunuhan hampir di seluruh Indonesia terhadap tahanan politik PKI ataupun orang-orang yang dituduh memiliki paham komunis.

"Kami punya data valid mengenai lokasi kuburan massal 1965 dari semua daerah di Indonesia," ujar Bejo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/4/2016).

"Data tersebut diteliti oleh teman-teman bekas tahanan politik yang tinggal di daerah," kata dia.

Menurut Bejo, ada tiga pulau yang diidentifikasi terdapat titik kuburan massal terbesar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Di Pulau Sumatera, kuburan massal telah teridentifikasi di beberapa titik, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang Pariaman, Solok, Riau, dan Palembang.

Adapun yang terbesar di antaranya terdapat di Sumatera Utara dan Palembang.

"Dari hasil wawancara dan penelitian di lapangan, diperkirakan korban mencapai angka puluhan hingga ratusan," kata Bejo.

Bejo menuturkan, di daerah Sumatera Utara terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Ular, yang pernah dijadikan lokasi pembantaian tahanan politik ataupun warga yang dituduh anggota PKI.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 berhasil mendokumentasikan wawancara dengan pelaku dari warga masyarakat biasa yang mengakui adanya peristiwa pembantaian di sungai tersebut.

Salah satu pelaku, kata Bejo, ketika diwawacarai, mengaku ditakuti dan dipaksa oleh militer untuk menjadi algojo.

Sementara itu, Pulau Kemarau, Palembang, tercatat pernah menjadi kamp konsentrasi tapol PKI.

Orang-orang yang berhasil ditahan oleh aparat keamanan mengalami penyiksaan selama masa penahanan sebelum akhirnya dibunuh dan dihanyutkan ke laut.

"Ada juga yang ditenggelamkan hidup-hidup ke laut dengan cara diikatkan dengan pemberat, seperti besi," tutur Bejo.

Lebih lanjut, Bejo menjelaskan, sejak tahun 2000-an, YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.

Dengan bantuan dari anggota cabang YPKP 1965 yang ada di daerah, Bejo bersama timnya melakukan penelitian lapangan, wawancara mendalam kepada warga masyarakat sekitar lokasi, bahkan sempat melakukan penggalian.

Hingga saat ini, kata Bejo, YPKP 1965 masih menyimpan dengan rapi hasil penelitian tersebut, dan bisa digunakan apabila pemerintah memerlukannya.

(Baca: YPKP 1965 Siap Serahkan Data Valid tentang Kuburan Massal Korban 1965 ke Jokowi)

Rencananya, data mengenai kuburan massal tersebut akan ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

(Baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi)

"Besok saya akan berkoordinasi dengan teman-teman cabang YPKP 65 di daerah kemudian akan menyerahkan data tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan," ucapnya.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Nasional
Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Nasional
Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Nasional
Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Nasional
Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.