Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Alasan Priyo Budi Santoso Tertarik untuk Pimpin Partai Golkar

Kompas.com - 26/04/2016, 06:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Priyo Budi Santoso mengatakan, dia memiliki tiga alasan untuk maju mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Pertama, Priyo mengklaim mendapatkan dukungan yang deras dari berbagai daerah.

Kedua, Golkar partai yang hebat. Menurut Priyo, hal itu tercermin dari perolehan jumlah kemenangan pemilu legislatif.

"Dari 10 kali pemilu, Golkar 7 kali menang dan 3 kali menjadi runner up. Maka fakta tidak terbantahkan Golkar partai hebat," kata Priyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (25/4/2016).

Tujuh kali kemenangan di pemilu legislatif berasal dari enam kali kemenangan di era Orde Baru dan satu kemanangan di era reformasi.

Menurut Priyo, hal itu terjadi karena sejarah politik yang dimiliki Partai Golkar. Partai berlambang beringin itu memiliki basis massa kuat, termasuk hubungan baik dengan militer dan birokrat.

Hal itu yang menjadikan Golkar merupakan partai dominan di era Orde Baru.

Namun, dukungan tetap teruji di era reformasi saat tiap partai mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat dukungan militer dan birokrat.

"Saya ingin mengatakan kebesaran Golkar saat itu mengharu biru. Golkar teruji saat militer dan birokrat masuk ke partai. Sekarang ibaratnya bebas betul, tidak ada yang bisa mengklaim darah biru, yaitu jalur militer dan birokrat," ucap Priyo.

Ketiga, Golkar memiliki suara yang stabil di kursi legislatif. Walau di era reformasi, Priyo mengakui Golkar mengalami penurunan dalam jumlah kursi legislatif.

"Angka menunjukkan tren menurun di angka kursi legislatif. 128, turun 108, kemarin 91 kursi," kata Priyo.

Priyo mengakui bahwa terjadi perubahan dramatis dalam praktik pemilu. Menurut dia, partai harus melakukan strategi lompatan besar dengan menerobos pakem tradisional.

Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com