Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Priyo Usulkan Ini untuk Pembiayaan Munaslub Golkar

Kompas.com - 14/04/2016, 19:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hajriyanto Y Tohari, Ketua tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, memiliki jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan pandanaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Hingga kini, persoalan sumber dana Munaslub masih dirumuskan tim pengarah.

Hajriyanto mengatakan, untuk pelaksanaan Munaslub itu sendiri, sebaiknya seluruh kader gotong royong memberikan sumbangsihnya.

Selain itu, menurut dia, Munaslub tidak perlu digelar berhari-hari, cukup paling lama dua hari satu malam.

"Kalau ini dibantu pasti akan sangat ringan," kata Hajriyanto di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (14/4/2016).

Sedangkan untuk pelaksanaan kampanye di lima zona dan juga debat publik di stasiun televisi nasional, anggaran pelaksanaannya sebaiknya berasal dari kantong masing-masing calon ketua umum. Sebab, dalam kedua forum tersebut yang paling berkepentingan adalah para calon ketua umum.

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

"Dan para calon ketum kalau masih ada sisa uang di dompetnya bisa memberikan tambahan bantuan di Munaslub. Tapi tentu tidak dibebankan ke 1-2 orang saja, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecenderungan oligarki politik," ujarnya.

Sebelumnya, tim pengararah Munaslub masih menyusun strategi untuk mengumpulkan dana pelaksanaan Munaslub.

Ada tiga opsi yang ditawarkan tim pengarah untuk menyiasati pendanaan. Opsi pertama, seluruh biaya rangkaian kegiatan mulai dari kampanye, debat publik, dan penyelenggaraan Munaslub dibebankan ke calon ketua umum.

Opsi kedua, seluruh biaya sosialisasi kandidat termasuk debat publik dibebankan kepada kandidat. Sedangkan, DPP Partai Golkar hanya mendapat beban untuk membiayai penyelenggaraan Munaslub.

Opsi terakhir, yakni seluruh biaya sosialisasi dan debat publik, serta setengah kegiatan Munaslub dibebankan ke kandidat. Dalam hal ini, DPP Partai Golkar hanya menanggung setengah biaya penyelenggaraan Munaslub.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com