Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Panama Papers", JK Minta Publik Tak Langsung Vonis Luhut sebagai Penjahat

Kompas.com - 25/04/2016, 20:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut tercantum dalam dokumen "Panama Papers".

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun langsung menanggapi hal itu. Ia meminta publik tidak langsung memvonis Luhut sebagai penjahat.

"Jangan Anda semua langsung vonis 'Wow masuk Panama Papers, penjahat', jangan!" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Menurut Wapres, tidak semua nama yang tercantum di dalam Panama Papers merupakan orang-orang yang terlibat kriminal.

(Baca: Ini Bantahan Luhut soal Investigasi "Majalah Tempo" Terkait "Panama Papers")

Bahkan, kata Kalla, pada halaman pertama dokumen itu disebutkan bahwa tidak semua nama-nama yang tercantum dalam Panama Papers memiliki kesalahan.

"Jadi tergantung isi apa Panama Papers itu, tidak berarti semua yang masuk langsung kriminal, tidaklah. Yah. Jangan lupa kalau Anda baca Panama Papers, catatan halaman pertama mengatakan tidak smua nama ini berarti kriminal," kata Wapres.

Bisa jadi, ucap Kalla, banyaknya nama pengusaha yang masuk ke dalam daftar Panama Papers justru untuk mencari modal di tengah krisis ekonomi.

(Baca: Fadli Zon: Di Negara Lain, Pejabat yang Masuk "Panama Papers" Mengundurkan Diri)

Ia tak mempersoalkan modal dari luar tesebut digunakan di dalam negeri. Bagi Kalla, selama para pengusaha itu membayar pajak sesuai ketentuan, maka itu tak masalah.

"Yang salah kalau tidak bayar pajak tapi simpan keluar negeri itu salah," ucap Kalla.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi majalah Tempo, nama Luhut tercantum dalam Panama Papers, dokumen firma hukum asal Panama Mossack Fonseca, yang melayani jasa pembuatan perusahaan cangkang.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Luhut, berdasarkan investigasi yang dimuat di majalah itu, tercatat sebagai Direktur Mayfair International Ltd yang terdaftar di Seychelles. Saham Mayfair dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi.

PT Buana Inti Energi ialah salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004 oleh Luhut.

Luhut Binsar Pandjaitan sendiri membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti yang disebutkan dalam daftar "Panama Papers".

"Saya tidak pernah terlibat soal itu dan saya tidak tahu apa pun mengenai perusahaan Mayfair itu," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam.

Kompas TV Nama Menko Polhukam Terkuak Dalam Panama Papers
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com