Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Tersangka yang Dilantik Jadi Bupati

Kompas.com - 22/04/2016, 19:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suparman tidak mempersoalkan statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan R-APBD Provinsi Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Suparman, penetapan tersangka itu tidak dapat menghalangi pelantikan dirinya sebagai Bupati Rokan Hulu, Riau.

"Itu baru dugaan saja. Kita semua itu sama di mata hukum," ujar Suparman usai dilantik di Gedung Sasana Bakti, Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Suparman menegaskan bahwa dirinya akan menuruti aturan perundangan dengan baik. Aturan itu termasuk soal mundur ketika statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

"Ikuti saja prosesnya dengan baik," ujar dia.

Meski telah ditetapkan tersangka, KPK belum menjadwalkan pemeriksaannya kembali. Dia kembali menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun tetap mengambil sumpah jabatan Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu pada Jumat (22/4/2016).

(Baca: Lantik Kepala Daerah Berstatus Tersangka, Ini Alasan Mendagri)

Suparman dan wakilnya dilantik Gubernur Riau di Kemendagri. Selain mereka, ada tujuh kepala daerah yang juga dilantik bersama-sama.

(Baca: Delapan Kepala Daerah Dilantik, Mendagri Tekankan Sinergisitas)

Berikut daftar delapan kepala daerah yang dilantik :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoly;
2. Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely-Khenoki;
3. Bupati dan Wakil Bupati Waruwu Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara-Haogockhi;
4. Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru;
5. Bupati dan Wakil Bupati Karo, Terkelin Berahmana dan Cory Sriwati;
6. Bupati Sebayang Simalungun, JR Saragih;
7. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Suparman-Sukiman
8. Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, HM Harris-Zardewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com