Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Aburizal soal Usul Setoran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar Per Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 22/04/2016, 17:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengisyaratkan akan meninjau ulang rekomendasi panitia Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terkait besaran setoran bagi setiap kandidat calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp 5 Miliar hingga Rp 10 miliar.

Secara umum, Aburizal menyetujui alasan dari pembebanan biaya tersebut. Selain untuk membiayai seluruh keperluan Munaslub, Aburizal melihat ada praktik gotong-royong dari setiap kader Partai Golkar untuk sama-sama membiayai Munaslub.

"Kalau di Bali enggak dikasih uang saku gimana? Kan susah. Makan dan segalanya juga kan 1.500 orang. Nah, itu memerlukan dana," ujar Aburizal di Ballroom 1 Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2016).

"Karena itu dikumpulkan bersama-sama antara pengurus Partai Golkar, anggota Partai Golkar dan para kandidat," tambah dia.

(Baca: Munaslub Golkar Diperkirakan Kuras Dana Rp 85 Miliar)

Namun, menurut Aburizal, terlalu besar jika angka sumbangan mencapai belasan miliar rupiah per calon. Terlebih jika setiap kandidat memberi dengan jumlah yang sama. Saat digabungkan akan menjadi sangat besar.

Besaran "iuran" tersebut, kata Aburizal, juga harus disesuaikan pada kemampuan finansial masing-masing. Ia hanya menekankan agar biaya Munaslub ditanggung secara gotong-royong.

(baca: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo Siap Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Jumlahnya tentu enggak Rp 20 miliar. Kalau dikalikan itu banyak sekali. Dari saya mesti nyumbang, pak Theo nyumbang. Pak Ade juga, kan dia kandidat. Jadi dia juga mesti nyumbang dari segi kandidat. Dari semua pengurus-pengurus," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.

Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.

(Baca: Rekomendasi SC, Bakal Calon Ketum Golkar Diminta Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).

Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif nilai biaya. Adapun biaya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.

Adapun jadwal Munaslub yang semula direncanakan digelar pada 25 Mei 2016, dimajukan menjadi 23 Mei 2016.

Perubahan tanggal pembukaan Munaslub dilakukan agar cocok dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com