Kompas.com - 22/04/2016, 12:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia juga membawa kembali Hartawan Aluwi ke Indonesia, Kamis (21/4/2016) malam. Sebelumnya Hartawan masuk daftar buron kasus Bank Century.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar menjelaskan, Hartawan telah berdomisili di Singapura sejak 2008.

Pada 28 Juli 2015, ia mendapatkan vonis in absensia berupa pidana penjara 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

(Baca: Selain Samadikun, Buron Kasus Century Hartawan Aluwi Ikut Dipulangkan)

Pada Februari 2016, izin tinggal tetap Hartawan di Singapura dicabut dan tidak diperpanjang oleh Pemerintah Singapura. Di sisi lain, paspor Hartawan juga telah habis sejak 2012.

"Pada akhirnya, dengan status tidak dimilikinya permanent residence, berarti dari aspek kewarganegaraan statusnya ilegal," kata Boy dalam jumpa pers di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Pencabutan izin tinggal tetap tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan antara pimpinan Polri dan kepolisian negara setempat serta pemegang otoritas Singapura.

Dengan dicabutnya izin tinggal tetap tersebut, kata Boy, komunikasi antara dua negara menjadi semakin intensif.

Ia menambahkan, proses serah terima dilakukan dengan cara deportasi. Proses kerja sama tersebut telah dilakukan selama lebih kurang satu bulan terakhir.

"Ini betul-betul kerja sama dengan Pemerintah Singapura terhadap upaya pencarian yang kita lakukan," imbuhnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Nasional
Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Nasional
Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Nasional
Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Nasional
Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Nasional
Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.