Politisi PDI-P Dukung Rehabilitasi Nama Soekarno Terkait Peristiwa 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mendukung permintaan untuk rehabilitasi nama Presiden Pertama RI Soekarno terkait tragedi 1965.

Menurut dia, rehabilitasi nama tersebut amat dibutuhkan karena Soekarno telah diperlakukan secara tak adil. Padahal, kontribusi Soekarno kepada bangsa tak tertandingi nilainya.

"Masa hanya karena pada saat itu konteksnya untuk memperkuat Pak Soeharto, dan rezim melakukan dis-Soekarnoisasi dengan mengaitkan Pak Karno pada gerakan 30 September," ujar Eva saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

"Apalagi kemudian banyak versi tentang G30SPKI yang kemudian menunjukkan bahwa sejarah tidak bisa dijalankan. Tampaknya tak ada kaitannya Soekarno dengan gerakan G30S," tambah Eva.

Eva mengatakan, tidak mungkin kontribusi Bung Karno dalam menyumbang landasan dasar negara, yaitu Pancasila, dapat diabaikan. (baca: Luhut: Mari Berdamai dengan Masa Lalu)

Sebagai Soekarnois ia pun menilai, masyarakat atau pun anak-anak muda saat ini hanya sebatas mengetahui Bung Karno, tapi tak memahami ajaran Soekarno serta kontribusinya terhadap kemerdekaan negara Asia Afrika.

"Mereka kenal Seokarno, tapi tidak substansinya, hanya sebagai orator besar," ujar Eva.

Ia mengusulkan dua bentuk nyata rehabilitasi nama yang bisa dilakukan. Pertama adalah melalui penulisan sejarah, termasuk meluruskan bahwa kontribusi Bung Karno tidak ada kaitannya dengan PKI.

Eva menegaskan, pada jaman rekonsiliatif ini masyarakat tak boleh tersandera pada seting politik zaman orde baru. (baca: Asvi Warman: Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca-1965)

"Sudah selesai lah. Dua duanya kita hargai. Jangan membesarkan Pak Soeharto dengan mendiskreditkan Soekarno atau sebaliknya," tuturnya.

Sedangkan bentuk rekonsiliasi kedua adalah melalui penghargaan bahwa 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila dan perlu dibuat Keputusan Presiden (Keppres).

(baca: Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf)

Penghargaan tersebut dinilai rekonsiliatif karena tidak menyoal kubu A dan B, tetapi lebih ke depan, yaitu menunjukkan strategi pertahanan dengan memperteguh Pancasila dan mengakui hari lahirnya.

"Jangan dilawan dengan kelompok lain yang masih skenario orba bahwa haru lahir Pancasila itu 18 Juni," ucap Eva.

Peneliti sejarah dari LIPI Asvi Warman Adam sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera mencabut segala bentuk peraturan yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap korban tragedi 1965.