Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk meminta maaf terkait kasus peristiwa kekerasan 1965.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan sambutan pada pembukaan Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

"Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Beberapa pertemuan telah digelar untuk mendapatkan ide simposium nasional tersebut. (Baca: Ini Kronologi Pembubaran Lokakarya Penyintas Kekerasan 1965)

Simposium pun ini pun mendapat reaksi dari banyak pihak, termasuk tuduhan pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI.

Menurut Luhut, pemerintah memiliki niat yang serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965. (Baca: Banyak Acara Dibubarkan Paksa, Jokowi Diminta Disiplinkan Aparat Keamanan)

"Proses ke sini tidak mudah. Beberapa kali kami menggelar pertemuan untuk melaksanakan simposium. Latar keinginan pemerintah, masalah HAM harus dituntaskan," kata Luhut.

Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. Dia menginginkan ada pengungkapan fakta yang terjadi saat itu melalui pendekatan sejarah. 

"Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain," pungkasnya.

Simposium nasional tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), dan didukung oleh Luhut. (Baca: Ironis, Kepolisian Kini Berdiri di Pihak Kelompok Intoleran)

Rencananya, Simposium Nasional dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.